Pemerintah Pusat Beri Sinyal Akan Bantu Percepat Megaproyek Umbulan

Pasuruan (Kabarpas.com) – Pemerintah Pusat akhirnya memberikan sinyal akan membantu untuk mempercepat Megaproyek Umbulan, yang selama ini sempat terkatung-katung lantaran menemui sejumlah kendala. Sinyal tersebut disampaikan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf yang beberapa waktu lalu usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri, di Jakarta.

“Dalam Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Pekerjaan Umum. Adapun salah satu yang menjadi bahasan pada Rakor itu, ialah tentang kejelasan dari Megaproyek Umbulan ini,” kata Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf kepada Kabarpas.com, saat ditemui di Pendopo setempat, Jumat (24/06/2016).

Bupati Irsyad mengaku bahwa pada saat Rakor itu berlangsung. Dirinya menyampaikan unek-uneknya terkait Umbulan, di depan hadapan tiga menteri tersebut dan para peserta Rakor.

“Waktu itu saya sampaikan beberapa poin yang selama ini menjadi tuntutan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, pemerintah pusat mengabulkannya. Dan akan membantu mengatasai persoalan tentang proyek Umbulan, yang selama ini dihadapi oleh Pemkab Pasuruan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Irsyad tersebut.

Adik kandung Wagub Jawa Timur, Saifullah Yusuf tersebut membeberkan, bantuan yang dimaksud diantaranya yaitu seperti penyediaan air bersih untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek Umbulan tersebut.

“Saya sampaikan bahwa sampai saat ini, masih ada 23 desa di 7 Kecamatan yang kerap kali mengalami kekurangan air bersih. Dan mereka mengatakan akan membantu mendukung untuk menyelesaikan apa yang menjadi keberatan Pemkab Pasuruan ini,” terangnya kepada Kabarpas.com.

Bupati pencipta lagu Pasuruan Gumuyu tersebut menambahkan, kalau dalam Rakor itu dirinya juga menyampaikan tentang keberatannya soal pengelolaan air dari PDAM, di mana dalam MoU sebelumnya yang pernah ditanda tangani oleh Pemkab Pasuruan disebutkan, kalau penerima kouta air dari Umbulan komposisinya ialah 70 persen untuk warga domestik dan 30 persennya untuk industri.

“Nah, terkait komposisi itu saya minta untuk diubah menjadi fifty-fifty. Sebab di Kabupaten Pasuruan juga punya banyak industri. Dan terakhir saya juga meminta waktu ke pemerintah pusat, sebelum menyetujui FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Design) nanti. Saya akan berkonsultasi dulu ke jajaran DPRD,” pungkasnya. (ajo/gus).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *