Reporter : Surya Meyga
Editor : Memey Mega
_________________________________
Kabarpas.com – Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi Indonesia, sudah pasti mempengaruhi kuat atau tidaknya sebuah bangsa. Ketika pilar ini melemah dan goyah, maka bangunan demokrasi pun akan ‘doyong’ seperti tubuh yang mengalami keropos tulang. Walau masih tersisa 3 pilar penopang lainnya: eksekutif, yudikatif dan pers, pintu masuk untuk menjadi penguasa atau pejabat penting di wilayah eksekutif maupun yudikatif, tetap saja harus melalui pintu partai politik.
Dilansir dari watyutink.com, hanya pers yang tidak perlu melalui pintu partai politik. Tapi celakanya, hampir seluruh kehadiran institusi pers sekarang ini tak mungkin bebas dari intervensi para pemilik modal. Karena kehadirannya (terutama yang besar-besar), tidak bisa lain kecuali harus melalui pintu rumah para cukong. Para pemodal inilah sebenarnya sutradara di balik layar sebagai pengendali tertinggi arah dan politik pemberitaan di setiap institusi pers nasional dewasa ini.
Dari hasil survei yang dirilis oleh Kompas menyoroti 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, jelas terbaca betapa tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik menunjukan angka yang terus menurun. Survei Kompas menampilkan angka indikator tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat menghawatirkan, di bawah 50 persen. Tentu saja menurunnya tingkat kepercayaan rakyat ini bukan tanpa sebab. Kesan bahwa sangat miskin dan sepi sentuhan seorang pemimpin berkadar kualitas seorang negarawan, sangat kental tertanam dalam benak masyarakat.
Menurunya kepercayaan masyarakat kepada partai politik tentunya tanpa alasan. Kelakuan dari partai politik beberapa tahun belakangan, menjadikan masyarakat hanya mampu menghela nafas dan berfikiran ‘tetap saja’.
Bagaimana penilaian masyarakat bisa positif, hampir setiap kali masalah penting di level nasional muncul dan memerlukan kebersamaan, malah dijawab dengan adegan saling tuding dan saling tikam. Bukan mengambil langkah positif mencari solusi, tapi lebih cenderung menjadikan semua masalah untuk diperdebatkan, saling tuding, dan saling bersikeras mempertajam perbedaan.
Bayangkan, sebuah partai besar dan mempunyai sejarah panjang sebagai partai penguasa, dibiarkan begitu saja oleh segenap pengurusnya untuk dipimpin oleh seseorang yang nyata-nyata sudah kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Kita tidak perlu membahas itu siapa, karena sudah pasti banyak yang tahu.
Di sisi lain betapa masyarakat merasa miris menyaksikan sejumlah adegan yang memotret dengan jelas betapa partai-partai besar kehadirannya sudah tak ubahnya seperti perusahaan milik keluarga.
Dari situasi dan kondisi yang sangat meprihatinkan ini, bisa dibayangkan kualitas dan personel di wilayah eksekutif, yudikatif dan tentunya legislatif, harus melalui pintu partai. Faktor kedekatan dan juga like and dislike atas nama kepentingan keluarga dan kerabat, begitu kentalnya.
Membaca hasil survei Kompas, ada satu hal yang menggelitik. Kepercayaan masyarakat kepada institusi partai jeblok! Sementara tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI menempati peringkat paling atas, melebihi angka 90 persen. Untung saja tingkat kepuasan dan kepercayaan pada duo Jokowi-JK masih lumayan tinggi.(mey/mey).
