Jember, Kabarpas.com – Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan dalam implementasi program nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana secara khusus mengunjungi Jember dan menyebut daerah ini sebagai salah satu pilot project dalam kebijakan pemenuhan gizi nasional.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait di kompleks Pondok Pesantren Nurul Chotib, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/4/2026).
Dadan mengungkapkan, Jember menjadi prioritas kunjungan bahkan sebelum agenda lain, karena dinilai berhasil dalam memperluas cakupan data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jember harus kita kunjungi dulu karena selalu jadi percontohan. Dari pengalaman di sini, Pak Bupati bisa menjangkau hingga 800 ribu penerima manfaat, dari target awal 500 ribu,” ujarnya.
Menurutnya, perluasan data tersebut penting karena masih banyak kelompok rentan yang belum tercatat dalam sistem, seperti santri, balita, hingga anak dari pernikahan siri dan usia dini.
Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa, Dadan memperkirakan sekitar 30 persen di antaranya menjadi penerima manfaat MBG, atau setara dengan sekitar 800 ribu orang.
Untuk mendukung cakupan tersebut, BGN menargetkan pembangunan sekitar 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember. Jika seluruhnya beroperasi, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp400 miliar per bulan.
“Setiap SPPG akan mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan untuk operasional,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BGN yang dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung daerah.
Ia juga menyinggung dinamika persepsi publik terhadap program MBG, khususnya di media sosial yang kerap memunculkan kritik.
“Di media sosial program ini sering dianggap tidak tepat, tapi saat kami turun ke lapangan justru masyarakat banyak yang bertanya kapan mendapat MBG. Ada paradoks antara yang terjadi di dunia maya dan di lapangan,” ungkapnya.
Fawait menilai, MBG telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya terlihat dari kenaikan harga komoditas pertanian.
“Dulu harga jeruk Rp4 ribu per kilogram, sekarang bisa Rp10 ribu. Masyarakat jadi berlomba menanam karena ada kepastian pasar,” katanya.
Ia meyakini, jika seluruh SPPG telah beroperasi, perputaran ekonomi di Jember bisa mencapai Rp4 triliun per tahun. Kondisi tersebut dinilai mampu menjadi bantalan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
“Ketika MBG berjalan, ekonomi akan tetap bergerak dan berdampak pada pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Untuk memastikan dampak program, Pemkab Jember juga telah menyiapkan kajian bersama Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) dari Universitas Airlangga.
Hasil awal menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah yang telah menjalankan program MBG dengan yang belum, terutama dari sisi ekonomi masyarakat.
Ke depan, Pemkab Jember akan mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam operasional SPPG melalui kebijakan khusus, agar manfaat ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat setempat.
Selain itu, pengawasan ketat juga diterapkan melalui satuan tugas (satgas) yang bertugas menindak pelanggaran di lapangan.
“Program besar pasti ada kekurangan, tapi kami sudah siapkan satgas. Jika ada SPPG yang melenceng, akan kami tindak tegas, termasuk penghentian sementara. Saat ini sudah ada 58 yang disuspend,” pungkas Fawait. (dan/ian).
