Jember, Kabarpas.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga Rp4,6 triliun per tahun, angka yang bahkan melampaui total APBD Jember. Potensi besar ini mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kamis (16/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dadan disambut langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, serta turut hadir Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba. Agenda utama yakni meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang.
Usai peresmian, rombongan meninjau langsung proses pelaksanaan MBG di dapur SPPG untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, program MBG bukan sekadar intervensi gizi, melainkan juga motor penggerak ekonomi daerah.
“Kalau semua berjalan sesuai jumlah penerima program MBG, akan ada sekitar Rp4 sampai Rp4,6 triliun per tahun berputar di Jember. Padahal APBD kita sekitar Rp4,3 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, perputaran dana tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, hingga penciptaan lapangan kerja.
Fawait juga menyoroti dampak sosial dari program ini. Ia menyebut banyak tenaga kerja yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, seperti ibu rumah tangga dan janda, kini terlibat dalam operasional SPPG.
“Ini akan menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan ujungnya adalah pengentasan kemiskinan. Jadi multiplier effect-nya sangat besar, bukan hanya soal gizi,” tegasnya.
Pemkab Jember, lanjutnya, berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG melalui satuan tugas (satgas) agar berjalan optimal, sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam implementasinya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi keseriusan Pemkab Jember, terutama dalam penyediaan data penerima manfaat yang dinilai akurat dan komprehensif.
“Jember ini salah satu kabupaten yang sangat cermat dalam melengkapi data penerima manfaat. Karena itu kami sering menjadikannya contoh,” ujarnya.
Dadan mengungkapkan, saat ini telah ada 207 SPPG yang beroperasi di Jember, dari total kebutuhan sekitar 400 unit. Dengan jumlah tersebut, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp207 miliar setiap bulan.
“Setiap SPPG menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sehingga petani, peternak, nelayan, dan UMKM ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Selain itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk operasional, termasuk menggaji sekitar 47 relawan di setiap SPPG, sementara 10 persen lainnya untuk pengembalian investasi mitra.
Dari sisi pengawasan, BGN menyiapkan sistem berlapis, mulai dari unit internal hingga pelibatan masyarakat.
“Masyarakat bisa ikut mengawasi dengan melaporkan kualitas menu setiap hari. Kami juga mendorong pemerintah daerah tegas terhadap SPPG yang tidak patuh SOP,” tambahnya.
Menanggapi sorotan di media sosial terkait MBG, Dadan menyebut hal tersebut sebagai masukan penting untuk perbaikan program.
“Kami berterima kasih atas kritik yang ada karena itu menjadi insight bagi kami,” ujarnya.
Adapun kendala di lapangan umumnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar operasional. Namun, pembinaan terus dilakukan agar kualitas layanan merata.
Terkait potensi kendala pasokan energi seperti LPG, BGN telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Pertagas untuk menyiapkan alternatif, termasuk konversi ke CNG (Compressed Natural Gas) maupun jaringan gas bumi.
BGN menargetkan seluruh dapur MBG di Indonesia dapat beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2026.
“Harapannya pertengahan tahun ini seluruhnya sudah berjalan optimal,” pungkas Dadan. (dan/ian).
