Selasa, 07 April 2026 – 09.40 | 722 kali dilihat
Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) di tengah kebijakan efisiensi energi dari pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi tidak berarti menghapus program yang menyentuh langsung masyarakat, melainkan mengoptimalkan pelaksanaannya, terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Penegasan itu disampaikan Fawait saat pelaksanaan Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari, Senin (6/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan pola baru dengan berangkat secara kolektif menggunakan kendaraan bersama, bukan lagi kendaraan dinas masing-masing.
“Instruksi presiden terkait efisiensi BBM kami patuhi sepenuhnya. Tapi efisiensi itu bukan berarti program kerakyatan dihapus. Justru kita minimalkan penggunaan BBM, salah satunya dengan berangkat bersama,” ujar Fawait.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian teknis tanpa mengurangi substansi program. Bahkan, menurutnya, sejak awal pemerintah daerah telah menggunakan kendaraan operasional yang relatif hemat bahan bakar, namun kini diperkuat dengan pola perjalanan bersama.
“Sejak awal kami sudah pakai mobil yang irit, tapi sekarang kita pertegas lagi, tidak ada lagi berangkat sendiri-sendiri. Semua rombongan,” katanya.
Dalam pelaksanaan di Mumbulsari, konsep Bunga Desaku juga dikembangkan melalui format “live marathon” terkoneksi di mediasi sosial agar masyarakat bisa melihat langsung proses pelayanan publik yang biasanya hanya tersedia di pusat kota. Sejumlah layanan dihadirkan langsung di lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC), hingga pasar murah dan penyaluran bantuan sosial.
Fawait menekankan bahwa esensi Bunga Desaku adalah menghadirkan negara lebih dekat ke masyarakat desa. Ia menilai warga desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan publik yang layak sebagaimana masyarakat di perkotaan.
“Bunga Desaku itu memindahkan pelayanan publik dari kota ke desa. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kota, tapi layanan yang datang ke mereka,” ujarnya.
Selain sebagai sarana pelayanan, program tersebut juga difungsikan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih luas, tidak terbatas pada perwakilan tertentu. Menurut Fawait, semakin banyak aspirasi yang diterima, semakin baik bagi perumusan kebijakan daerah.
“Ini bukan hanya serap aspirasi dari perwakilan, tapi seluas-luasnya masyarakat. Semakin banyak yang menyampaikan, semakin bagus,” katanya.
Ia menambahkan, Bunga Desaku juga menjadi media sosialisasi berbagai program pemerintah daerah, termasuk UHC dan program kesejahteraan lainnya, agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, kegiatan tersebut turut diarahkan untuk membantu pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan melalui penyelenggaraan pasar murah serta pembagian bantuan sembako kepada warga.
“Rakyat juga harus diperlakukan dengan baik. Kita siapkan tenda yang layak, konsumsi, dan bantuan. Jangan hanya elit saja yang mendapat fasilitas bagus,” tegasnya.
Lebih jauh, Fawait melihat program ini sebagai upaya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat aktivitas baru di tingkat kecamatan dan desa, sehingga tidak terpusat di kawasan perkotaan.
“Tujuan akhirnya adalah pemerataan. Supaya pertumbuhan ekonomi tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, Fawait memastikan program Bunga Desaku tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi justru harus diiringi dengan inovasi, bukan pengurangan layanan kepada masyarakat. (dan/ian).
