Pasuruan (Kabarpas.com) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan mengaku masih menemui kendala dalam mengubah cara penyampaian laporan kerja pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pasuruan. Pasalnya, mereka mengeluhkan masih banyaknya Satker yang kesulitan dalam menyusun laporan capaian kerja di tahun anggaran lalu tersebut. Jumat, (01/04/2016).
“Kami menilai masih banyak satker yang kesulitan dalam menyusun LKPJ, sesuai dengan harapan anggota DPRD. Salah satu contohnya yaitu satker yang masih hanya melampirkan laporan anggaran dan penggunaan anggaran tanpa menjelaskan detail capaian program,” kata Dedy Tjahjo Poernomo, anggota komisi I DPRD Kota Pasuruan.
Ia menambahkan bahwa hampir semua komisi merasakan hal yang sama. Padahal, kata Dedy, pihaknya mengharapkan satker bisa mengubah mindset dan mekanisme penyusunan LKPJ. Sehingga tidak terkesan monoton. Karena menurutnya, capaian program yang sudah dilaksanakan akan menjadi patokan semua pihak untuk mengukur sukses atau tidaknya program yang telah dilaksanakan oleh satker tersebut.
“Hampir semua komisi merasakan hal yang sama. Karena ketika diminta agar penyusunannya lebih detail, kebanyakan satker masih kesulitan. Mungkin itu disebabkan masa peralihan, dan itu juga anggaran lalu,” pungkasnya. (jon/gus).
