Reporter: Agus Riyanto
Editor: Ian Arieshandy
Trenggalek, kabarpas.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menerima laporan dari masing – masing komisi atas RAPBD – P Tahun Anggaran 2024. Laporan dari komisi tersebut berupa rangkuman hasil rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono mengatakan, ada beberapa catatan dari hasil laporan tersebut yang perlu mendapat penanganan.
Misalnya laporan dari komisi I terkait kurangnya anggaran untuk menyelesaikan persoalan tentang pulau – pulau yang ada di Kecamatan Watulimo yang diklaim oleh Pemkab Tulungagung.
“Ada juga minimnya anggaran bantuan hukum untuk orang miskin di Trenggalek, “ucapnya.
Agus menuturkan, laporan dari komisi II terkait penurunan pendapatan. Sementara dari komisi III tentang minimnya anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR) untuk penanganan infrastruktur yang hanya Rp 4,5 miliar.
“Sedangkan untuk komisi IV meminta agar fokus pada penangan gedung – – gedung sekolah yang mengalami kerusakan, “tukasnya.
Dia menyebut, dengan adanya laporan dari masing – masing komisi tentu kiranya untuk merasionalisasi anggaran kegiatan do APBD – P. Misalnya anggaran untuk mamin atau anggaran lain yang tidak masuk skala prioritas.
Ada juga laporan terkait kekuarangan gaji pegawai. ” Ini seharusnya tidak perlu terjadi. Belanja gaji kan belanja wajib. Jadi perencanaannya yang kurang tepat, “ungkap politisi senior PKS. (ADV).
