3 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Masuk Kategori Permukiman Kumuh

Probolinggo (Kabarpas.com) – Sebanyak 47 desa/kelurahan di tiga Kecamatan Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian khusus dari Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) kabupaten setempat. Pasalnya, dari 3 kecamatan tersebut yaitu seperti kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan serta Kecamatan Besuk, terdapat 13,9 herktar kawasan kumuh.

Dari data yang di himpun berdasarkan profil permukiman desa/kelurahan, di kecamatan Pajarakan,  di desa Karanggeger 42 %, terendah pemukimannya. Di Kecamatan Kraksaan, di desa Rondokuning 41 % serta di Kecamatan Besuk, di desa Matekan 36 % terendah kelayakan permukimannya.

“Jadi tiga desa di tiga kecamatan itu, rata-rata dari 8 indikator. Tapi, bila di lihat dari kriteria kepadatan hunian ada 1,8 hektar di kecamatan Pajarakan, berada  di desa Selogudig Wetan, Sukokerto dan Sukomulyo serta Tanjung,” ujar koordinator P2KKP Kabupaten Probolinggo Rudi Sunarko. Kamis, (10/12/2015).

Menurut Rudi, di Kecamatan Kraksaan dari sisi kepadatan hunian terdapat 7,1 hektar di Desa Bulu, Kalibuntu serta Kelurahan Kraksaan Wetan.

“Namun, untuk sisi kepadatan di Kecamatan Besuk ada 5 desa yaitu di des Alaskandang, Alassumur Lor, Besuk Agung dan Besuk Kidul serta Jambangan,” bebernya.

Pemerintah Pusat melalui P2KKP Kabupaten Probolinggo,  menargetkan 2019 lingkungan permukiman di perkotaan bebas akan lokasi kumuh, salah satunya dengan prakarsa 100-0-100 yang berarti 100% akses air minum, 0% kawaasan pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.

Nah, tim pendamping ini, terus mengupayakan persoalan yang bersangkutan dengan permukiman bisa di tertuskan di tahun 2019. Karena ini, merupakan program pusat yang kita harus kejar,” papar Rudi.

Untuk membebaskan Kabupaten Probolinggo bebas akan kawasan kumuh, P2KKP terus melakukan sosialisasi, pemetaan dan berbagi cara lainnya yang langsung dilakukan oleh warga yang tinggal lingkungannya. “P2KKP diarahkan kepada penataan lingkungan infrastruktur di kawasan permukiman, yang memenuhi dari 8 indikator Baseline 100-0-100,” imbuhnya.

Di tahun 2016 ini, P2KKP lebih di arahkan pada perencanaan program. Namun, di tahun berikutnya lebih mengarah pada pelaksanaan program perencanaan.

“Untuk pelaksanaannya berada di tahun 2017. Nah, di situ supaya benar-benar tuntas untuk program dari pemerintah pusat ini,” ucap Rudi.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan As’ari menyebutkan, kalau pemerintah daerah berkomitmen untuk  melakukan penanganan permukiman kumuh, yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Pemerintah daerah sudah melakukan perencanaan untuk menaggulangi dan penanganan permukiman kumuh. Karena, di Kabupaten Probolinggo sendiri, masih ada 28 lokasi di 12 kecamatan dengan total 215,47 hektar ” pungkas As’ari. (har/tin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *