Probolinggo (Kabarpas.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa Anugerah Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2016.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015) kemarin. Ada 66 kepala daerah di Indonesia yang juga menerima penghargaan serupa. Salah satunya yaitu Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.
DID sendiri merupakan Dana Intensif Daerah dari Dirjen Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diberikan setelah daerah tersebut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah. Raihan opini WTP tersebut didapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014.
Atas keberhasilan itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengungkapkan, bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras yang dilakukan semua pihak selama beberapa tahun terakhir yang membuahkan hasil manis. Di mana dalam dua tahun terakhir Kabupaten Probolinggo mampu meraih opini WTP dari BPK RI.
“Alhamdulillah, penghargaan DID ini merupakan komitmen kami yang ingin terus melakukan yang terbaik dan terjadinya peningkatan dalam segala aspek, baik dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan,” kata perempuan yang akrab disapa Bu Tantri tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono menyampaikan, bahwa dengan penghargaan ini Kabupaten Probolinggo mendapatkan kucuran DID sebesar Rp 38 miliar.
“Tidak semua kepala daerah mendapatkan reward semacam ini. Sebab ada sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan suatu daerah untuk mendapatkan reward DID. Salah satunya yaitu harus mendapatkan opini WTP, serta pembahasan dan penetapan APBD tepat waktu,” ujarnya.
Tanto juga mengungkapkan, kinerja pemerintahan dalam sektor ekonomi, pertanian dan lainnya harus masuk kategori baik. Ditambah lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didapat minimal 10 persen dari pendapatan daerah.
“Kabupaten Probolinggo sudah memenuhi indikator tersebut. PAD tahun depan yang mencapai Rp 200 milyar misalnya sudah memenuhi 10 persen total pendapatan daerah yang mencapai Rp 2 triliun,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jatah DID sasarannya hanya ada di bidang pendidikan. Tetapi tahun depan, DID bisa diperuntukkan untuk kegiatan umum. “DID tahun depan bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan atau infrastruktur jalan,” pungkasnya. (sam/tin).
