Probolinggo, Kabarpas.com – Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Probolinggo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menggelar audit kasus stunting siklus I Kabupaten Probolinggo tahun 2024 di ruang pertemuan Paiton Resort Hotel 1 Desa Binor Kecamatan Paiton.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), OPD terkait (Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Disdukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kominfo) dan Baznas Kabupaten Probolinggo.
Turut serta pula Puskesmas (Banyuanyar, Besuk, Gading, Gending, Kotaanyar, Kraksaan dan Krucil) dan Koordinator PKB (Banyuanyar, Besuk, Gading, Gending, Kotaanyar, Kraksaan dan Krucil), Tim Pakar, Panitia dan Satgas.
Audit kasus stunting siklus I ini diawali dengan presentasi kasus stunting terpilih oleh 7 puskesmas yang akan ditanggapi oleh Tim Pakar yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, ahli gizi dan psikolog dan paparan penanganan stunting.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dr. Adi Nugroho Widiananta Danupaya mengatakan audit kasus stunting itu adalah untuk mengaudit kasus-kasus yang memang di tingkat desa maupun kecamatan itu tidak bisa dipecahkan.
“Permasalahan cukup kompleks menyangkut beberapa disiplin dari OPD masing-masing terkait dengan sanitasi, masalah sosialnya termasuk masalah kesehatan sehingga kita padukan dari seluruh yang ada diprioritaskan mana yang paling penting untuk didiskusikan untuk mencari solusi permasalahannya,” katanya.
Adi menerangkan pihaknya memang melakukan proses audit itu satu tahun dua kali sehingga nanti dipilih wilayah-wilayah. Sementara untuk kasus pertama memang dilakukan di tujuh kecamatan wilayah timur ada tujuh meliputi Kecamatan Banyuanyar, Besuk, Gading, Gending, Kotaanyar, Kraksaan dan Krucil. Kalau dulu memang yang dilakukan audit ini maksimal dua kasus.
“Untuk saat ini kita prioritaskan mungkin satu kasus dulu terkait dengan sasaran stunting itu sendiri. Mulai dari balita, balita 1 tahun, balita di bawah 5 tahun, calon pengantin (catin), ibu hamil dan ibu nifas. Jadi nanti di masing-masing kecamatan itu akan kita pilihkan kasus-kasus yang paling bermasalah di sana kita lihat. Memang ada beberapa indikator yang kita lihat untuk menentukan sasaran mana yang mau di audit di kecamatan tersebut,” jelasnya.
Menurut Adi, permasalahannya kompleks dan sebetulnya hampir sama. Memang stunting itu kalau mengukur dari balitanya. Mulai dari balita yang mengalami gangguan saraf kronis dari gizi sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang.
“Tumbuh itu tambah panjang dan tambah tinggi. Kalau berkembang itu terkait dengan intelektual. Itu memang efek yang paling kelihatan di sini, tapi kita itu melakukan kegiatan itu dari segala sisi supaya ini tidak terjadi lagi,” terangnya.
Adi menerangkan yang menjadi sasaran pertama adalah catin. Sebab wanita adalah yang nanti akan melahirkan bayi-bayi sehingga harus diperhatikan supaya catin betul-betul sehat sehingga melahirkan bayi yang sehat tidak ada resiko stunting.
“Kemudian ibu hamil, dimana bu hamil juga penting karena saat ini sedang mengandung. Jangan sampai nanti anak yang dilahirkan itu bermasalah sehingga ibu hamil juga kita perhatikan. Termasuk ibu nifas karena pada saat itu dia akan melakukan proses pasca melahirkan menyusui dan sebagainya,” ujarnya.
Selain itu jelas Adi, gizi anak harus diperhatikan terutama anak yang di bawah 2 tahun. Sebab 1000 HPK atau Hari Pertama Kehidupan mulai dari kandungan sampai 2 tahun itu perkembangan otaknya adalah yang paling pesat, paling besar dan paling tinggi kecepatannya. Dari 80% otak manusia itu perkembangan berada di umur 0-2 tahun sehingga itu harus betul-betul diperhatikan gizinya, makanannya, lingkungannya dan kesehatannya. Sampai 2 tahun itu mencapai posisi puncak perkembangan otak yang paling sempurna.
“Selanjutnya ada sasaran di balita. Di balita ini balita di bawah 5 tahun ini memang perkembangan dari baduta tadi tentunya harus dipantau sehingga nanti pada saat 5 tahun itu tidak ada gangguan-gangguan yang terjadi baik pertumbuhan maupun perkembangannya. Jadi 5 sasaran inilah yang kita jadikan sasaran untuk mengatasi permasalaha stunting. Karena itu bukan hanya yang terjadi saja. Jadi orang yang beresiko pun harus kita tangani,” tambahnya.
Adi menerangkan Kabupaten Probolinggo mempunyai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang memantau 5 sasaran. Ada sekitar 888 tim di Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari tiga orang terdiri dari tenaga kesehatan (bidan maupun perawat), TP PKK dan kader KB. Mereka melakukan pendampingan ke sasaran tersebut baik catin, baduta, ibu hamil dan ibu nifas secara langsung ke lapangan.
“Mereka didampingi dan dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu dan dilaporkan melalui sebuah aplikasi sehingga kita tahu persis berapa sasaran yang ada, berapa yang didampingi dan berapa yang bermasalah kesehatan sehingga dengan data itu kita bisa melakukan intervensi,” tegasnya.
Termasuk ini inovasi dari Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto berupa Gema Paris atau Gerakan Bersama PNS Asuh Resiko Stunting. Ini akan memperkuat dari TPK ini untuk melakukan pengasuhan kepada sasaran sehingga antara TPK dan Pelaksana Program inovasi Gema Paris ini bersinergi sehingga memang nanti harapannya keluarga-keluarga yang beresiko ini tidak menjadi stunting.
“Kita akan mencegah daripada mengatasi. Kalau sudah stunting agak susah untuk diatasi, tetapi bagaimana kita mencegah keluarga yang beresiko stunting tidak menjadi kondisi stunting. Harapannya kejadian ini secara bertahap berangsur-angsur akan menurun,” pungkasnya. (len/gus).
