Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 3 Apr 2026

Geopolitik Memanas, Komisi VIII DPR: Pemerintah Harus Siapkan Skenario Darurat Haji


Geopolitik Memanas, Komisi VIII DPR: Pemerintah Harus Siapkan Skenario Darurat Haji Perbesar

Reporter: Rendy Fitria R

Editor: Ian Arieshandy

 

Jakarta, Kabarpas.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menilai Indonesia pada dasarnya siap menghadapi dampak dinamika geopolitik global, termasuk terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah, terutama dalam mengantisipasi skenario terburuk yang bisa berdampak pada biaya dan keselamatan jamaah.

Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Dialektika bertema “Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global” yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Menurut Aprozi, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang secara langsung berdampak pada biaya penerbangan dan logistik haji. Dalam situasi seperti itu, pemerintah harus sigap menyiapkan langkah mitigasi tanpa membebani masyarakat.

“Kalau ada kondisi mendesak, tentu akan ada konsekuensi biaya tambahan. Tapi jangan sampai itu dibebankan kepada jamaah. Negara harus hadir,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana kesiapan skenario darurat yang dimiliki pemerintah, mulai dari perubahan rute penerbangan hingga opsi teknis lain jika konflik semakin meluas.

“Apakah sudah disiapkan alternatif jalur penerbangan? Bagaimana jika situasi memburuk dan mobilitas terganggu? Ini harus jelas sejak awal,” tegasnya.

Meski demikian, Aprozi mengungkapkan bahwa hingga saat ini komunikasi antara DPR dan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Agama, terus berjalan intensif. Ia menyebut persiapan haji tahun ini telah mencapai sekitar 99 persen.

“Secara umum, kita lihat tidak ada masalah serius. Persiapan sudah hampir rampung, tinggal hal-hal teknis kecil,” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa kesiapan administratif saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan adanya langkah kontinjensi yang konkret dan terukur jika terjadi eskalasi konflik secara tiba-tiba.

Aprozi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama jika berkaitan dengan perubahan biaya atau kebijakan teknis yang berdampak langsung pada jamaah.
“Jangan sampai masyarakat kaget di tengah jalan. Semua harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi VIII tetap optimistis penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan lancar. Kendati situasi global dinamis, ia menilai Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan serupa.

“Kita optimistis, tapi tetap harus waspada. Geopolitik ini fluktuatif, dan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kondisi yang terlihat aman saat ini,” pungkasnya. (ren/ian).

Artikel ini telah dibaca 20 kali

Baca Lainnya

DPRD Kota Pasuruan Setujui 8 Raperda, Wali Kota Tekankan Tindak Lanjut Serius, Terukur dan Berkelanjutan

13 April 2026 - 23:36

KBIHU Safara Qolby Gelar Walimatus Safar, Bekali Jamaah Raih Haji Mabrur

13 April 2026 - 23:31

Wisatawan Komodo Dibatasi, Ketua DPD RI Sultan: Waktunya Kurang Tepat 

13 April 2026 - 23:24

Suasana Magis Pasoeroean Tempoe Doeloe Warnai Peluncuran Novel Karya Terbaru CEO Kabarpas

13 April 2026 - 14:26

Jelang Muktamar, PWNU Jatim Usulkan “Aswaja Center” jadi Lembaga/Badan Khusus NU

13 April 2026 - 13:35

Kasus Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi di Jember Mandek 31 Hari, Kuasa Hukum Desak Polri Turun Tangan

13 April 2026 - 13:18

Trending di KABAR NUSANTARA