Pasuruan, Kabarpas.com – Menteri ATR BPN, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Tjahjanto, meminta masyarakat supaya tidak mengadaikan ‘sekolahkan’ sertfikat tanah. Pernyataaan itu disampaikan Hadi saat menyerahkan langsung sertifikat redistribusi tanah klarifikasi bukan kawasan hutan kepada perwakilan warga di pendopo Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
Pemberian sertifikat tanah tersebut dilakukan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, PLH Kepala Kanwil BPN Jatim, Ribut Hari Cahyono, dan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.
Sertifikat tanah diberikan kepada 243 kepala keluarga di Desa Tambaksasi.
Dengan total 352 bidang tanah seluas 97,72 Hektar.
“Di sertifikat sudah jelas dan tertulis sertifikat hak milik, jangan sampai disekolahkan atau dipinjamkan ke rentenir,” ujar Hadi.
Dijelaskan, sertifikat tanah ini merupakan wujud program reforma agraria dari Kementrian ATR BPN untuk menyelesaikan sengketa tanah di kawasan hutan. Dimana sejak 1923, secara turun-temurun warga sudah meninggali sekitar kawasan hutan Desa Tambaksari. Kemudian pada tahun 1945, bekas tanah negara ini dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam.
Namun, selama berpuluhan tahun warga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Baru ada tahun 2007, Kepala Desa Tambaksari memperjuangkan legalitas hukum tanah warganya ke kantor BPN Kabupaten Pasuruan.
Mulai tahun 2020, pemerintah bersama yayasan Gema Indonesia menelusuri dan mendata jejak riwayat tanah tersebut.
Hingga akhirnya pada tahun 2022, Kementrian ATR BPN bisa mengeluarkan sertifikat ratusan bidang tanah di Desa Tambaksari.
“Sertifikat tanah ini ditunggu hampir 100 tahun. Karena permasalahannya berlarut-larus, saya intruksikan pak wamen koordinasi dengan Pemprov. Alhamdulillah, 3 bulan sudah selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, berpesan kepada warga Desa Tambaksari agar bisa memanfaatkan tanah yang kini sudah bersertifikat tersebut. Terutama, untuk lebih mengembang produk hasil budidaya perkebunan. Seperti komoditas kopi, cengkeh, alpukat, pisang dan komoditas pertanian lain yang sudah mereka lakukan sejak dulu.
“Redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti sertifikat memberi kepastian hukum hak tanah kepada warga untuk memperbaiki aspek sosial ekonomi,” pungkasnya. (emn/ian).
