Jember, Kabarpas.com – Pemkab Jember menambah amunisi baru dalam struktur birokrasinya. Sebanyak 223 pegawai resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam prosesi pengambilan sumpah/janji yang dipimpin langsung Bupati Muhammad Fawait di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (27/6/2026).
Bagi Fawait, penambahan aparatur ini bukan sekadar pengisian formasi, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah. Ia menaruh harapan pada energi baru yang dibawa para PNS muda tersebut.
“Jember tidak bisa dibangun oleh satu atau dua orang. Dibutuhkan kolaborasi seluruh ASN untuk menghadirkan perubahan,” ucapnya.
Ia juga mendorong para aparatur sipil negara untuk aktif menyebarkan optimisme kepada publik, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, persepsi positif terhadap daerah menjadi bagian dari kerja kolektif birokrasi.
Namun, di balik seremoni pelantikan, Fawait menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yaitu kemiskinan. Ia menyebut angka kemiskinan di Jember dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 200 ribu jiwa.
Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga empatik. Karena itu, pemerintah daerah melibatkan ASN secara langsung dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan.
Keterlibatan tersebut mencakup seluruh lapisan birokrasi, mulai dari sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pegawai di level bawah.
“Verval ini bukan hanya soal data akurat, tetapi agar ASN memahami langsung kondisi riil masyarakat,” ujar Fawait.
Pendekatan ini diharapkan mampu menggeser pola kerja birokrasi dari sekadar berbasis angka menjadi berbasis pengalaman lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1 triliun. Kenaikan ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Bagi Fawait, agenda penguatan fiskal dan pembenahan data tidak bisa dipisahkan. Keduanya menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
“Tujuan akhirnya agar ASN bersama pemerintah daerah bisa memahami persoalan utama dan bersama-sama mengatasinya,” katanya.
Dengan masuknya ratusan PNS baru, pemerintah daerah berharap mesin birokrasi dapat bergerak lebih responsif. Tantangannya, sebagaimana disiratkan dalam agenda verval, bukan hanya pada kapasitas teknis, tetapi juga pada kepekaan sosial dalam membaca realitas masyarakat. (dan/ian).
