Probolinggo (Kabarpas.com) – Pada tahun 2017 nanti Pemerintah Kabupaten Probolinggo
menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi di wilayahnya bisa meningkat 5,0 hingga 6,0 %. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat 1% dari capaian tahun ini.
“Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, utamanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Probolinggo yang sudah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat Agustus 2016,” kata Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo saat membuka langsung acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2017, di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan, Probolinggo. Selasa, (22/03/2016).
Dalam acara Musrebang tersebut, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Fatah Yasin, dan Ketua Bakorwil Malang Idrus Achmad. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H Moch. Nawi, staf ahli, asisten, Kepala SKPD, Camat, TP PKK Kabupaten Probolinggo, alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi dan LSM, akademisi, perwakilan pengusaha, BUMN dan BUMD se-Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan yang diikuti 250 peserta ini mengambil tema ”Pemantapan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur”.
Pada kesempatan Musrenbang tersebut Bupati Tantri menyampaikan, prioritas anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, khususnya pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, utamanya yang capaiannya masih rendah.
“Khusus infrastruktur diarahkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pencapaian target-target urusan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan kepariwisataan,” jelasnya.
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan pemerintahan desa, baik yang telah disampaikan dalam Musrenbang kabupaten di 23 kecamatan maupun yang disampaikan dalam reses anggota DPRD, agar diakomodir sepanjang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan merupakan kewenangan pemerintan kabupaten.
“Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kelurahan, khususnya untuk sarana/prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, agar diakomodir dan dialokasikan pada anggaran perangkat daerah kecamatan pada bagian anggaran kelurahan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, target capaian tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi 5,0 hingga 6,0 %, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat 1% dari capaian tahun 2016.
“Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka ditargetkan < 3%, persentase penduduk miskin ditargetkan turun 1% dari capaian tahun 2016, nilai LPPD tinggi, nilai LAKIP B, status pengelolaan keuangan WTP. Serta indeks kepuasan masyarakat B dan APBD tepat waktu,” pungkasnya. (sam/gus).
