Jumat, 20 Februari 2026 – 19.31 | 732 kali dilihat
Jember, Kabarpas.com – Tepat setahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Jember Gus Fawait merefleksikan tahun pertama kepemimpinannya dengan menyoroti kondisi awal daerah yang dihadapinya mulai angka kemiskinan tinggi, layanan kesehatan nyaris kolaps, hingga ribuan sekolah rusak berat. Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan pembenahan pelayanan dasar sepanjang 2025.
Fawait mengungkapkan, selama satu dekade terakhir jumlah penduduk miskin di Jember tidak pernah turun signifikan di bawah 200 ribu jiwa. Dampaknya merembet ke berbagai sektor, mulai dari tingginya angka stunting, kematian ibu dan bayi, hingga rendahnya kualitas pendidikan dan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan.
“Efek kemiskinan itu luas, mulai kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur. Mayoritas terjadi di daerah pedesaan, pinggir kebun dan pesisir,” ujarnya dalam refleksi setahun kepemimpinannya, Jumat (20/2/2026).
Ia menyebut sektor kesehatan menjadi persoalan paling mendesak saat awal menjabat. Tiga rumah sakit daerah terlilit utang hingga sekitar Rp214 miliar, bahkan pasokan oksigen disebut hanya cukup untuk satu hingga dua pekan.
Sebagai langkah darurat, Pemkab Jember menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas mulai 1 April 2025. Melalui program tersebut, seluruh warga dapat berobat gratis cukup menggunakan KTP tanpa perlu surat keterangan tidak mampu.
Menurut Fawait, kebijakan itu tidak hanya menjamin akses kesehatan masyarakat miskin, tetapi juga menyelamatkan operasional rumah sakit yang kembali memperoleh pendapatan dari layanan BPJS.
“Rumah sakit bisa kembali hidup, tenaga kesehatan bisa digaji, obat tetap tersedia, dan masyarakat mendapat pengobatan gratis,” katanya.
Ia mengklaim pendapatan rumah sakit daerah meningkat signifikan setelah program berjalan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah berangsur pulih.
Selain kesehatan, pemerintah daerah juga membenahi layanan administrasi kependudukan. Sebelumnya, sekitar 66 ribu warga belum memiliki KTP akibat kekurangan blanko sejak 2019–2024, yang berdampak pada kesulitan mengakses bantuan sosial dan layanan publik.
Pemkab kemudian menyediakan puluhan ribu blanko dan membuka layanan pencetakan dokumen kependudukan di tingkat kecamatan agar warga desa tidak perlu datang ke pusat kota.
Di sektor pendidikan, sebanyak 1.532 gedung sekolah tercatat rusak berat. Pemerintah daerah memperbarui data kerusakan untuk memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat, sehingga ratusan sekolah mulai diperbaiki melalui pendanaan APBN dan APBD.
Selain itu, program beasiswa diperluas hingga menjangkau hampir 8.000 mahasiswa asal Jember di berbagai perguruan tinggi, termasuk beasiswa afirmasi ekonomi dan beasiswa khusus santri.
Fawait juga menyoroti buruknya infrastruktur pertanian, dengan sekitar 70 persen jaringan dalam kondisi tidak baik. Melalui sinergi APBD dan APBN, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan irigasi, bantuan alat pertanian, dan bibit guna meningkatkan produksi pangan.
Upaya lain dilakukan melalui reaktivasi Bandara Jember guna membuka akses investasi dan pariwisata, sekaligus menghapus stigma Jember sebagai daerah terisolasi.
Fawait menyebut 2025 sebagai “tahun pemanasan” untuk memulihkan pelayanan dasar dan konsolidasi pemerintahan, sedangkan 2026 akan menjadi “tahun pembuktian” dengan fokus percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan berbagai dinamika politik yang terjadi selama setahun terakhir tidak mengganggu pelayanan publik.
“Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik. Itu yang kami jaga,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan perbaikan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi, dan ekonomi menjadi fondasi untuk menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. (dan/ian).
