Jember, Kabarpas.com – Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Jember, Direktur RSD dr Soebandi, dr. I Nyoman Semita, memaparkan strategi rumah sakit daerah tersebut untuk memaksimalkan pendapatan di luar BPJS Kesehatan. Salah satu langkah yang didorong adalah pengoperasian paviliun umum serta pemanfaatan gedung mangkrak sebagai fasilitas layanan bagi pasien non-BPJS.
Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat struktur keuangan rumah sakit yang selama ini masih sangat bergantung pada BPJS Kesehatan.
Berdasarkan laporan target dan realisasi BLUD Januari 2026, RSD dr Soebandi mencatat pendapatan sebesar Rp31 miliar, melampaui target Rp27,5 miliar per bulan. Kontributor terbesar berasal dari BPJS Kesehatan sebesar Rp29 miliar, jauh di atas target Rp23 miliar.
Sebaliknya, sektor pasien umum baru menyumbang sekitar Rp991 juta dari target Rp1,5 miliar. Sementara sektor asuransi lainnya terealisasi Rp845 juta dari target Rp1,5 miliar. Artinya, kontribusi dari masyarakat menengah ke atas masih relatif kecil dibandingkan total pendapatan rumah sakit.
“Selama ini pendapatan kita ditopang BPJS. Dari total Rp31 miliar, pasien umum dan asuransi lain hanya sekitar 2 sampai 3 miliar. Ini potensi yang harus kita optimalkan,” ujarnya.
Untuk itu, manajemen mendorong pengembangan paviliun umum yang menyasar pasien non-BPJS atau masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini cenderung memilih rumah sakit swasta.
“Kelas satu, dua, tiga sudah kita tangani. Nah kelompok umum yang biasanya ke rumah sakit swasta, kenapa tidak kita layani? Ahlinya ada di Soebandi, alatnya juga lengkap dan canggih,” tegasnya.
Saat ini, RSD dr Soebandi telah menyiapkan 14 kamar layanan rawat jalan dalam konsep paviliun. Fasilitas tersebut dilengkapi peralatan modern, mulai dari layanan kulit dengan teknologi laser hingga USG canggih untuk obgyn. Paviliun beroperasi layaknya poli, buka pagi hingga sore hari.
Tarif layanan ditetapkan Rp125 ribu, lebih kompetitif dibandingkan sejumlah rumah sakit swasta yang mematok tarif Rp200 ribu hingga Rp250 ribu.
“Kami ingin dokter spesialis juga mendapatkan ruang yang lebih baik untuk praktik. Pasien nyaman, dokter juga sejahtera, rumah sakit dapat tambahan pendapatan,” jelasnya.
Ke depan, gedung mangkrak yang ada di lingkungan rumah sakit juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan paviliun. Harapannya, masyarakat Jember yang mampu tidak lagi berobat ke luar daerah.
Selain menyasar segmen umum, RSD dr Soebandi juga menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat layanan UHC. Manajemen mengusulkan pembangunan gedung 10 lantai dengan skema pembiayaan soft loan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan senilai sekitar Rp198 miliar. Gedung tersebut diperuntukkan bagi layanan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tak hanya itu, rumah sakit juga merencanakan pembangunan 100 unit layanan hemodialisa serta pengembangan gedung melalui skema kerja sama operasi (KSO).
dr. Nyoman menilai konsep rumah sakit modern justru idealnya dibangun secara vertikal atau bertingkat.
“Lahan kita baru terpakai 40 persen. Masih 60 persen belum dimanfaatkan. Kalau ada dana, silakan bangun di situ. Rumah sakit modern itu naik ke atas,” ujarnya.
Ia mengakui, kondisi keuangan rumah sakit sempat mengalami tekanan akibat keterlambatan klaim dan cash flow yang tidak lancar. Bahkan, cash ratio pernah berada di angka 0,12, jauh di bawah standar ideal 0,5.
Namun kini kondisi keuangan dinilai sudah jauh lebih sehat, terlebih setelah adanya program UHC yang digagas Bupati Fawait. RSD dr Soebandi bahkan memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan berani membiayai pembangunan gedung mangkrak dengan dana internal. (dan/ian).
