Probolinggo, kabarpas.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan masih tingginya angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang belum menerima bantuan di Probolinggo dan Pasuruan.
Untuk itu, Mensos Tri Rismaharini terus melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial. Seperti yang dilakukan pada Senin (22/02/2022), Mensos mengecek langsung proses pencairan bansos untuk tahun 2021 di dua daerah di Jawa Timur, di dua daerah tersebut.
Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo Total Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 7.760. Dimana, per tanggal 20 Februari 2022 KKS yang sudah tersalur 1.835 dan sebanyak 5.924 KKS belum tersalur. Sedangkan Di Pasuruan, total KKS sebanyak 7823. Yang belum tersalurkan tahun anggaran 2021 sebanyak 5.426, sedangkan yang sudah salur sebanyak 2.397.
KKS belum tersalur dikarenakan ada yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Mensos Tri Risma mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses salur bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Bila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
“Ya karena kalau nggak selesai bulan Maret akan kembali ke negara uangnya. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Jadi karena itu kenapa saya turun? Ini untuk memastikan bantuan tersebut bisa diterima penerima manfaat,” kata Tri Rismaharini.
Pengecekan langsung salur bansos dilakukan Mensos Risma di Balai Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Kemudian di Kabupaten Pasuruan, pengecekan dilakukan di aula Kecamatan Kejayan.
Kepada Pemkab Probolinggo, Mensos meminta untuk menyelesaikan pencairan bansos dalam waktu 3 hari, sedangkan untuk Pemkab Pasuruan Mensos meminta waktu dua hari untuk menuntaskan salur bansos bagi 4000-an KKS.
“Tadi saya menemukan ada yang 8 bulan belum disalurkan. Ini harus ada intervensi khusus. Karena secara teori sebetulnya maksimal 6 bulan sudah menerima bantuan. Karena KPM tersebut merupakan penerima baru,” tambahnya..
Untuk mengatasi hal ini, Mensos meminta pendamping dan bank penyalur mengantarkan bansos ke rumah penerima bantuan.
Mensos Risma juga berharap Pemkab lebih memperkuat sistem monitoring secara rutin. Dengan cara tersebut, diharapkan pemkab dapat aktif memantau kondisi yang dialami penerima bantuan.
“Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat bantuan. Kira-kira apa sebabnya. Ini harus bisa diketahui dengan jelas. Kalau data sudah didapatkan, silahkan pemkab membantu mengusulkan ke Kemensos,” harapnya.
Mensos juga mendorong pemda untuk memberdayakan kaum muda bersinergi dengan Kemensos yang akan menyiapkan bantuan modal usaha. Tujuannya agar kaum muda dapat lebih mandiri.
“Kita akan siapkan modal untuk usaha mereka, sehingga mereka ke depan tidak menjadi beban negara. Karena mereka bisa mandiri, untuk persiapan hari tuanya bisa lebih baik,” tambahnya.
Sebab kata Risma, ketimbang hanya menerima BPNT yang nominal rupiah diterima hanya Rp200 ribu, pemantapan keahlian lebih bermanfaat. Menurut Mensos Risma, Pemkab Probolinggo juga sudah sepakat dengan arahan itu. (pj/tin).
