Jumat, 20 Februari 2026 – 19.27 | 746 kali dilihat
Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Gus Fawait menegaskan hubungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD serta tim sukses dan partai pendukung tetap berjalan solid selama tahun pertama kepemimpinannya, meski diwarnai dinamika politik pasca-Pilkada.
Dalam refleksi setahun menjabat sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Fawait menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi, selama tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“DPRD, tim sukses, maupun partai koalisi pada dasarnya sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Tinggal disesuaikan dengan program dan RPJMD yang telah disepakati,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan DPRD maupun relawan tidak dipandang sebagai tekanan politik, melainkan bagian dari dinamika pemerintahan yang harus dikelola secara konstruktif.
Menurut Fawait, latar belakangnya sebagai kader partai dan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama tiga periode membuatnya terbiasa menghadapi perbedaan kepentingan politik.
“Saya sudah terbiasa dengan dinamika politik. Beragam aspirasi itu pada akhirnya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” katanya.
Fawait juga memastikan hubungan dengan DPRD Jember hingga saat ini tetap baik dan erat. Bahkan, ke depan ia berencana melibatkan pimpinan partai politik dan anggota legislatif dalam kegiatan sosialisasi program pemerintah daerah hingga ke desa-desa.
Ia menyebut sinergi tersebut penting untuk mempercepat penyampaian program pembangunan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pendidikan politik publik.
Selain itu, Fawait menegaskan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap aparatur sipil negara maupun pejabat daerah akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada lalu. Selama tahun pertama, ia mengaku memberi kesempatan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk bekerja dan menunjukkan kinerja.
“Tahun 2025 adalah tahun pemanasan. Kami memberi ruang kepada semua untuk bekerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan latar belakang politik,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Fawait menyebut 2026 sebagai “tahun pembuktian” dengan fokus percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pengentasan kemiskinan.
Ia optimistis hubungan yang terjaga antara eksekutif, legislatif, dan elemen pendukung akan menjadi modal penting dalam merealisasikan target pembangunan daerah.
“Dinamika politik itu biasa, yang terpenting jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Selama itu terjaga, pemerintahan tetap bisa berjalan efektif,” tegasnya. (dan/ian).
