Reporter: Muhammad Imron
Editor: Agus Hartanto
___________________________________
Sidoarjo (Kabarpas.com) – Untuk yang keempat kalinya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sendiri dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Novian Herodwijanto kepada Bupati Irsyad Yusuf, dengan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, serta Inspektur Kabupaten Pasuruan, Dwitono Minahanto.
Menurut Irsyad, raihan Opini WTP tak lepas dari komitmen serta Pakta Integritas yang dilakukan antara seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) dengan Bupati Pasuruan, serta antara Kepala OPD dengan jajaran yang ada di bawahnya. Artinya, segala bentuk pengelolaan administrasi keuangan benar-benar dilakukan secara transparan, amanah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD hingga desa se-Kabupaten Pasuruan, yang telah mau bekerja sama dengan sebaik-baiknya, hingga benar-benar menjalankan isi dari Pakta Integritas yang telah kita buat bersama,” kata Irsyad kepada Kabarpas.com, Jumat (26/05/2017).
Lebih lanjut kepala daerah yang populer dengan sapaan Gus Irsyad itu menjelaskan, penilaian keuangan daerah tahun ini sudah berbeda, lantaran menggunakan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Dalam artian menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Tak hanya itu saja, target penilaian keuangan tahun 2016 lebih menitikberatkan pada belanja yang nilainya di bawah Rp 50 juta.
“Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga mau tidak mau kita harus mengejar bola dengan cepat. Dan Alhamdulillah, semuanya sesuai dengan keinginan kita,” imbuhnya.
Hanya saja, meski berhasil meraih Opini WTP, Bupati Irsyad mengintruksikan kepada semua OPD untuk tidak menganggap enteng pengelolaan keuangan, meskipun nilainya sangat kecil. Hal itu dilakukan agar seluruh pengelola keuangan bekerja secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
“Saya sudah menyampaikan bahwa masing-masing OPD jangan sampai sembrono dalam mengatur keuangan, apalagi ini kaitannya dengan laporan pertanggung jawaban kepada BPK. Sekecil apapun belanjanya harus jelas sejelas-jelasnya, karena hasil akhirnya nanti akan enak. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan, apalagi ketika sudah ada kata BPK mau datang, tak ada lagi OPD yang bingung maupun panic. Intinya kalau sudah dijalankan dengan baik, semuanya juga pasti naman-aman saja,” jelasnya.
Di sisi lain, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Timur Iwan Heri Setiawan menegaskan, salah satu keunggulan Kabupaten Pasuruan adalah pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
“Kabupaten Pasuruan terus melakukan banyak perubahan positif, utamanya dalam hal mendorong investasi dan pariwisata secara besar-besaran. Itulah yang sangat diapresiasi semua pihak, di samping semua pengelolaaan administrasi keuangan dilakuakn secara professional dan sesuai aturan yang ditetapkan,” jelasnya.
Iwan mengatakan, BPK mendorong agar Kabupaten Pasuruan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggarannya.
“Jangan berpuas diri, karena mempertahankan itu susah sekali daripada meraih yang pertama kali,” urainya kepada Kabarpas.com.
Untuk sekedar diketahui bahwa sampai sejauh ini, Pemkab Pasuruan melalui Inspektorat Kabupaten Pasuruan terus melakukan pengawasan secara intensif, khususnya dalam bentuk Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau disingkat dengan istilah PKPT. Tak hanya itu saja, seluruh perencanaan keuangan harus berbasic electronic, mulai dari e planning, e-budgetting sampai barang milik daerah.
PKPT itu sendiri meliputi beberapa sasaran pemeriksaan, di antaranya organisasi dan tata kerja, pengelolaan keuangan daerah, pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan barang daerah. (iim/gus).
