Probolinggo (Kabarpas.com) – Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Probolinggo turut ambil bagian dalam pengelolaan Dana Desa (DD), yang akan diterima seluruh desa pada tahun ini. Salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) ini akan mendirikan lembaga independen, untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut.
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Muchlis. Ia mengatakan, dalam pembentukan lembaga yang akan dikomandoi oleh kalangan kalangan pemuda itu, nantinya bisa memberikan pencerahan kepada para pengguna anggaran, khususnya bagi pihak pemerintahan desa.
“Paling tidak kami bisa memantau dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Sehingga pembangunan yang menggunakan dana tersebut bisa sesuai dengan peruntukannya,” kata Muchlis kepada sejumlah wartawan. Rabu, (24/02/2016).
Ia menambahkan, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan penataan kelembagaan terutama mengenai organ yang akan menjalankan lembaga itu. Meski begitu, Muchlis mengatakan bahwa dalam pendirian lembaga Pengawasan Dana Desa (LPD2) tidak hanya dari kalangan pemuda Ansor saja.
“Ini bukan Ansor saja, nanti kami juga akan mengkomodir dari jajaran Fatayat dan Muslimat NU untuk bisa menjalankan lembaga yang didirikannya,” terangnya.
Pria berkacamata ini mengaku, kalau dana desa tersebut memang harus dilakukan pengawalan ketat. Agar pengalokasian untuk melakukan pembangunan desa bisa terwjud sebagaimana yag diamantakan dalam undang-undang desa nomor 06 tahun 2014 yaitu tentang desa.
Menurutnya, LPD2 tersebut nantinya akan bekerja tidak hanya menjadi pengawasan saja. Tetapi juga bisa memberikan ruang publik untuk bisa memberikan sumber informasi serta sebagai lembaga pengaduan masyarakat seputar penggunaan dana desa.
“Pendiirian LPD2 ini akan rampung pada Maret mendatang. Saat ini masih fokus dalam menyusun program dan penataan pengurus. Dan untuk kepengurusan LPD2 ini nantinya sampai ke akar rumput atau tingkatan ranting yang ada di desa-desa ,” tegasnya.
Sementara itu dikonfirmasi Kabarpas.com di tempat terpisah, Ketua LPD2 , Ali Sujoko mengaku, kalau dirinya memang telah ditunjuk dalam rapat pleno tersebut untuk menjadi ketua LPD2.
“Ini adalah amanah yang harus saya lakukan bersama penggurus LPD2 lainnya, supaya bisa berjalan secara maskimal. Sehingga tidak ada pola permainan dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan tujuan dana desa benar-benar bisa bermanfaat untuk kepantingan masyarakat desa,” pungkasnya. (sam/tin).
