Jember, Kabarpas.com – Pemkab Jember mulai menggeser fokus kebijakan pertanian dari sekadar menjaga produksi menuju ekspansi kapasitas panen. Instrumen utamanya melalui optimalisasi lahan (oplah).
Program ini didorong sebagai strategi cepat untuk meningkatkan luas panen tanpa harus membuka lahan baru. Target yang dipasang pun cukup agresif. Jika pada tahun sebelumnya realisasi oplah berada di kisaran 4.000 hingga hampir 5.000 hektare, pada 2026 ditargetkan melonjak menjadi 7.000 hingga 8.000 hektare.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut langkah ini sebagai bagian dari keberpihakan anggaran yang semakin kuat ke sektor pertanian.
“Anggaran pertanian 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Jember, dan 2026 akan meningkat lagi,” ujarnya saat agenda Bunga Desaku di Kecamatan Mumbulsari, Selasa (7/4/2026).
Lonjakan anggaran tersebut tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga diperkuat dukungan APBN. Pemerintah daerah memanfaatkannya untuk mempercepat intervensi langsung di tingkat petani.
Selain oplah, intervensi dilakukan melalui bantuan pompa air dan alat mesin pertanian (alsintan). Kombinasi ini dirancang untuk mengatasi dua persoalan utama sekaligus: keterbatasan air dan rendahnya efisiensi produksi.
“Ini bukan teori, tapi program nyata,” kata Fawait.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dampak dari intervensi ini tidak bersifat instan. Peningkatan produktivitas membutuhkan waktu, terutama karena berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan adaptasi petani terhadap teknologi.
Dalam desain kebijakan, oplah ditempatkan sebagai fondasi awal. Pemerintah memilih memprioritaskan peningkatan produksi sebelum masuk ke pembangunan infrastruktur lanjutan seperti jalan usaha tani (JUT).
“Kalau tidak ada yang dipanen, mau diangkut apa? Maka oplah dulu,” ujarnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang mengejar peningkatan frekuensi panen, bukan sekadar memperluas lahan secara administratif. Lahan yang sebelumnya hanya dipanen satu kali dalam setahun ditargetkan bisa meningkat menjadi dua hingga tiga kali panen.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan tidak lagi bertumpu pada luas lahan, melainkan pada intensitas produksi.
Di tingkat implementasi, pemerintah menekankan pentingnya pengawalan program hingga ke level kelompok tani. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci agar intervensi tidak berhenti di atas kertas.
Selain itu, Pemkab Jember mulai mendorong pengembangan pupuk organik berbasis kelompok tani. Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi, tetapi juga membuka peluang nilai tambah ekonomi di tingkat petani.
Pemerintah sendiri mengambil peran dalam memastikan distribusi pupuk subsidi tetap tepat sasaran, sementara produksi pupuk organik diarahkan menjadi inisiatif mandiri kelompok.
Melalui kombinasi strategi tersebut, Pemkab Jember menargetkan penguatan kembali posisinya sebagai daerah lumbung pangan. Tidak hanya di tingkat Jawa Timur, tetapi juga dalam peta produksi nasional.
“Kami yakin Jember akan kembali on the track,” kata Fawait.
Namun seperti banyak program berbasis produksi, keberhasilan oplah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luas target. Faktor cuaca, konsistensi pendampingan, hingga kemampuan petani mengadopsi perubahan akan menjadi variabel penentu yang tak kalah penting. (dan/ian).
