Trenggalek, kabarpas.com – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek merasa prihatin atas pendanaan terhadap tugas wajib pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini disampaikan oleh Ketua komisi I Husni Tahir kepada jurnalis Kabarpas.com, Rabu (14/11/2024).
Husni sapaan dia menjelaskan, tanggungjawab komisi I dengan OPD mitra adalah mengawasi dan meningkatkan peran OPD dalam menangani urusan wajib pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Begitu kita kaitkan dengan pendanaan itu sangat memprihatinkan.
“Ketika kita sandingankan dengan anggaran yang ada serta hasil manfaat tidak sebanding, sehingga untuk merealisasi potensi pajak yang bisa menambah Penghansilan daerah mereka tidak mampu, “ucapnya.
Politisi dari Partai Hanura mencontohkan, seperti reklame, OPD terkait tidak bisa mengontrol kesemuanya, karena tidak ada dana. Itu salh satu faktor penyebab, “imbuhnya.
Dia berharap, kalau saja itu bisa menjadi potensi menghasilkan pundi-pundi PAD ya berikan anggaran yang secukupnya. “Jadi anggaran itu bukan untuk hal-hal yang kurang ada manfaatnya dan tidak berpihak kepada masyarakat, “tukasnya.
Dia menyebut, ada dua OPD yang perlu dioptimalisasi anggrannya, yakni Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta Kecamatan.
Untuk kecamatan, lanjut dia, perannya sangat penting sebagai peran bupati yang dilimpahkan kepada mereka itu harus terlaksana secara baik. Sehingga koordinasi atau komunikasi masyarakat dengan kecamatan tidak ada kesenjangan. “Kadang kala ada kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan kecamatan,”tutupnya.
Seperti diketahui, dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025, semua komisi di DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat dengan OPD terkait sebelum di undangkan menjadi APBD TA 2025 yang diperkirakan pada akhir November mendatang. (adv).
