Sabtu, 07 Maret 2026 – 20.23 | 1650 kali dilihat
Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait akhirnya menyinggung secara terbuka dinamika hubungan politiknya dengan Wakil Bupati Djoko Susanto yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Di hadapan tokoh pemuda, organisasi masyarakat, dan mahasiswa, Fawait menyebut perbedaan pandangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan hal yang lumrah dalam politik.
Pernyataan itu disampaikan Fawait saat menghadiri agenda Buka Puasa dan Silaturahmi Tokoh Pemuda di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (7/3/2026). Acara tersebut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jember.
Dalam forum itu, Fawait mengakui dirinya memahami keresahan publik yang melihat dinamika antara dirinya dan wakil bupati sering menjadi perbincangan.
“Kalau ada yang bertanya kenapa kok viral terus antara bupati dan wakil bupati, saya paham maksudnya,” kata Fawait.
Namun ia menilai dinamika tersebut tidak perlu dilihat secara berlebihan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam relasi politik merupakan sesuatu yang lazim terjadi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur itu manusia politik. Dinamika politik itu hal yang wajar,” ujarnya.
Meski demikian, Fawait menegaskan bahwa dinamika tersebut tidak boleh merembet ke dalam birokrasi pemerintahan. Aparatur sipil negara diminta tetap menjaga profesionalitas dan tidak ikut terlibat dalam konflik politik pimpinan daerah.
“Yang tidak boleh itu kalau Pak Sekda ikut-ikutan, OPD ikut-ikutan. Itu tidak boleh. Karena mereka bukan manusia politik,” kata dia.
Bagi Fawait, yang paling penting adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan agenda pembangunan daerah tidak terganggu.
“Yang penting pelayanan publik tetap berjalan dan target-target RPJMD yang sudah disepakati bersama DPRD tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dinamika politik serupa juga lazim terjadi di berbagai lembaga politik lainnya. Fawait bahkan menyinggung pengalamannya selama satu dekade menjadi anggota DPR RI sebelum menjabat bupati.
“Di DPR saya sepuluh tahun. Lempar-lempar gelas itu sudah biasa,” katanya setengah berkelakar, menggambarkan dinamika politik di lembaga legislatif.
Meski demikian, ia mengaku memilih tidak merespons polemik yang berkembang secara terbuka. Baginya, fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
“Saya memilih diam saja. Bukan berarti tidak ada rasa. Ya manusia pasti ada rasa. Tapi saya memilih diam karena sekarang waktunya bekerja,” ujar Fawait.
Ia mengatakan sikap tersebut juga sejalan dengan nasihat yang pernah disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri kepadanya.
“Pak Wamendagri pernah menyampaikan kepada saya, dulu waktu periode pertama beliau juga mengalami dinamika yang mirip. Tapi beliau memilih diam. Saya juga (diam) memilih fokus bekerja,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Fawait juga mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan tetap menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai mahasiswa memiliki posisi penting sebagai pengawas sosial yang independen.
“Saya justru berharap mahasiswa tetap kritis. Kalau ada kebijakan yang tidak baik, sampaikan. Tapi kritik yang membangun, yang juga memberikan solusi,” ujarnya.
Menurut Fawait, ruang kritik dari mahasiswa justru diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah terus mengalami perbaikan.
Selain menyinggung dinamika politik lokal, Fawait juga menjelaskan sikapnya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjadi perdebatan di masyarakat.
Sebagai kepala daerah, ia memandang program tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Jember.
Fawait menjelaskan bahwa APBD Jember saat ini berada di kisaran Rp 4,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi pengurangan anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar.
Dalam situasi tersebut, keberadaan program MBG dinilai dapat menjadi stimulus ekonomi baru bagi daerah.
Menurut perhitungannya, setiap dapur MBG dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Jika jumlah dapur mencapai sekitar 300 unit, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai sekitar 15 ribu orang.
“Ini bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga soal perputaran ekonomi di daerah,” kata Fawait.
Ia bahkan memperkirakan perputaran dana dari pelaksanaan program tersebut di Jember bisa mencapai sekitar Rp4 triliun.
Karena itu, Fawait berencana mendorong penggunaan produk lokal Jember sebagai bahan baku utama dalam operasional dapur MBG.
“Kalau bahan bakunya menggunakan produk lokal Jember, maka uang itu akan berputar di Jember dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Fawait berharap dinamika politik di lingkungan Pemkab Jember ke depan bisa semakin kondusif. Ia menilai perbedaan pandangan tidak seharusnya menghambat kerja pemerintahan.
“Mudah-mudahan ke depan dinamika politik ini bisa lebih baik lagi dibanding hari ini,” kata Fawait.
Baginya, yang terpenting bukanlah siapa yang paling dominan dalam panggung politik daerah, melainkan bagaimana pemerintahan tetap bekerja untuk masyarakat.
“Yang penting kita fokus bekerja untuk Jember,” ujarnya. (dan/ian).
