Jakarta, Kabarpas.com — DPR RI membentuk posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana dengan berkantor di Aceh. Langkah ini diklaim untuk memperkuat koordinasi penanganan pemulihan di wilayah terdampak. Namun, pembentukan posko tersebut memunculkan pertanyaan soal efektivitasnya di tengah lambannya realisasi pemulihan pascabencana yang selama ini dikeluhkan daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, posko Satgas akan menjadi simpul koordinasi intensif dan terintegrasi antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah. “Penanganan berskala nasional diharapkan dapat mempercepat pemulihan bencana di Aceh,” ujar Dasco usai rapat koordinasi di Banda Aceh, (31/12).
Dasco menegaskan, pimpinan DPR RI akan bergantian berkantor di Aceh untuk memastikan koordinasi berjalan optimal. Namun, kehadiran DPR di lapangan dinilai belum menjawab persoalan utama pemulihan, seperti keterlambatan pembangunan hunian tetap dan pemulihan fasilitas publik, termasuk sektor pendidikan, yang hingga kini masih dalam proses.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah anggota DPR RI lintas komisi serta para menteri terkait, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta sejumlah kepala daerah terdampak. Kehadiran banyak pejabat pusat itu mempertegas skala nasional penanganan, sekaligus menyoroti lemahnya sinkronisasi kebijakan sebelumnya.
DPR menyatakan koordinasi akan terus dilakukan hingga pemulihan terealisasi. Namun, tanpa tenggat waktu yang jelas dan mekanisme pengawasan yang tegas terhadap kinerja kementerian dan lembaga teknis, posko Satgas berpotensi hanya menjadi simbol kehadiran negara, bukan solusi konkret bagi warga terdampak bencana di Aceh. (Ren/Ian).
