ACEH TAMIANG, 3 Januari 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengisi waktu libur Tahun Baru, Kamis (1 Januari 2026), dengan meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Gampong Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang sebelumnya bertahan di tenda pengungsian dengan fasilitas terbatas akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Dalam kunjungannya, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU mendukung penuh upaya penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami berkomitmen untuk men-support penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, nantinya juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,” ujar Menteri Dody.
Pembangunan huntara di Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bekerja sama dengan BUMN Karya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Proyek ini menunjukkan progres yang signifikan dan cepat, mulai dari pekerjaan fondasi hingga pemasangan atap modular.
Secara teknis, huntara ini mengadopsi sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan. Teknologi ini dipilih karena karakteristiknya yang kuat, cepat dalam pengerjaan, namun tetap mengutamakan kenyamanan penghuni. Proses pembangunan huntara meliputi pekerjaan pembuatan fondasi, pemasangan rangka modular, dinding, atap baja ringan, serta pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing (MEP).
Dengan metode konstruksi tersebut, pembangunan huntara di Gampong Bundar ditargetkan rampung pada awal Januari 2026. Dengan terselesaikannya huntara ini, pemerintah berharap dapat mempercepat relokasi warga ke hunian yang lebih aman dan nyaman.
Deputi Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, turut mengapresiasi kualitas dan kecepatan pengerjaan huntara yang dilakukan Kementerian PU. Menurutnya, standar bangunan yang diterapkan sangat baik untuk kebutuhan darurat.
“Saya lihat bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat cepat, baru tiga atau empat hari sudah berdiri seperti ini. Kami berharap huntara ini dapat menarik minat masyarakat untuk pindah dari tenda pengungsian, karena jauh lebih layak dan manusiawi,” kata Budi Irawan.
Kawasan huntara Aceh Tamiang direncanakan mampu menampung sekitar 80 Kepala Keluarga (KK). Kompleks huntara ini terdiri dari 7 blok bangunan modular hunian dan 1 blok tambahan dengan kapasitas 12 KK. Setiap blok dirancang memiliki kapasitas hingga 48 orang atau setara 12 KK, dengan total daya tampung mencapai 336 orang.
Untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga, seluruh kawasan huntara dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, antara lain toilet komunal yang higienis, instalasi listrik dan pencahayaan, jaringan air bersih dan sanitasi.
Kementerian PU berharap keberadaan huntara ini tidak hanya memulihkan rasa aman masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
