Jember, Kabarpas.com – Sehari penuh Kabupaten Jember tak pernah sepi. Usai sosialisasi kedatangan Ketua dan Wakil Ketua BP Taskin, Bupati Jember Muhammad Fawait langsung melanjutkan agenda maraton menerima tamu pusat, jajaran Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
“Hari ini tadi dikunjungi BP Taskin, Ketua dan Wakil Ketua. Ketua harus pulang karena dipanggil Presiden. Lalu Komisi II dan Wamendagri. Besok ada Kementerian Keuangan, PIP, dan lainnya. Malamnya Wakil Ketua Komisi VI juga ke Jember,” kata Fawait kepada wartawan.
Deretan kunjungan itu bukan sekadar silaturahmi. Fawait menyebut pertemuan dengan Komisi II dan Wamendagri Bima Arya fokus membahas aspirasi kepala desa, mulai dari Dana Desa hingga Koperasi Merah Putih.
Ia memastikan ada perkembangan positif terkait Koperasi Merah Putih, terutama soal lahan dan koordinasi dengan lembaga vertikal. “Alhamdulillah sudah ada solusi. Komisi II juga akan bantu komunikasi,” ujarnya.
Soal Dana Desa yang sempat jadi keluhan, Fawait berharap ada solusi konkret agar desa kembali menggeliat. Ia bahkan menegaskan komitmennya untuk menambah kembali Alokasi Dana Desa (ADD) dalam anggaran perubahan.
Namun Fawait melihat persoalan transfer ke daerah tak bisa dipandang semata sebagai pengurangan.
“Kalaupun ada pengurangan TKD untuk kabupaten maupun desa, pada hakikatnya sebetulnya kita ditambahi, tapi dalam bentuk lain,” katanya.
Ia mencontohkan program SPP-MBG (Makan Bergizi Gratis). Jika sekitar 300 titik berjalan di Jember, ia memperkirakan hampir Rp4 triliun uang bisa masuk ke daerah.
“Tinggal bagaimana kita tata supaya uang itu berputar di Jember. Caranya? Pastikan produk yang dibeli adalah produk Jember,” tegasnya.
Karena itu, Pemkab akan mengkaji surat edaran agar pelaksanaan SPP-MBG wajib menggunakan produk lokal baik hasil pertanian, peternakan, maupun UMKM. Bahkan, Fawait ingin masyarakat miskin ekstrem dan pelaku UMKM baru bisa naik kelas menjadi pemasok program tersebut.
Ia menyebut Koperasi Merah Putih dan SPP-MBG harus berjalan beriringan. “Bahasanya tadi Komisi II, ‘dikawinkan’ antara SPPG-MBG dengan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan desa tak hanya bergantung pada Dana Desa semata.
“Banyak sekali program prioritas pusat yang manfaatnya besar untuk desa. Ada kampung nelayan, koperasi desa, Koperasi Merah Putih. Jadi sebetulnya banyak insentif lain selain Dana Desa,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah pusat tengah merumuskan revisi PMK 49/2025 yang akan mengatur teknis penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil), termasuk Dana Desa untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Regulasi itu nantinya akan disosialisasikan ke daerah.
Terkait anggapan bahwa Dana Desa selama ini lebih banyak terserap untuk infrastruktur, Bima menilai kuncinya bukan sekadar alokasi, melainkan tata kelola.
“Dana Desa itu hanya salah satu sumber. Desa juga dapat dari pajak, bantuan keuangan provinsi, kabupaten, dan sumber lain. Karena itu kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan harus terus dikuatkan,” ujarnya.
Saat ditanya soal 48 desa di Jember yang sempat mengalami keterlambatan pencairan Dana Desa pada 2025 dan sempat menjadi isu nasional, Bima menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“Nanti kami komunikasikan lagi dengan Kementerian Keuangan. Perlu sinkron dengan rencana pengalokasian dana Koperasi Merah Putih,” katanya singkat.
Dari pertemuan tokoh pusat dan daerah tersebut. Dan, di tengah isu transfer dana dan tata kelola, tersirat bahwa desa menjadi pusat perputaran ekonomi baru.
Jika Koperasi Merah Putih, SPP-MBG, dan Dana Desa bisa disinergikan, Jember tak hanya menerima transfer anggaran, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang hidup dari petani, peternak, hingga UMKM desa.
Targetnya jelas, uang negara masuk ke Jember, dan tak keluar lagi sebelum benar-benar menyejahterakan warganya. (dan/ian).
