Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 3 Apr 2026

Geopolitik Memanas, Komisi VIII DPR: Pemerintah Harus Siapkan Skenario Darurat Haji


Geopolitik Memanas, Komisi VIII DPR: Pemerintah Harus Siapkan Skenario Darurat Haji Perbesar

Reporter: Rendy Fitria R

Editor: Ian Arieshandy

 

Jakarta, Kabarpas.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menilai Indonesia pada dasarnya siap menghadapi dampak dinamika geopolitik global, termasuk terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah, terutama dalam mengantisipasi skenario terburuk yang bisa berdampak pada biaya dan keselamatan jamaah.

Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Dialektika bertema “Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global” yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Menurut Aprozi, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang secara langsung berdampak pada biaya penerbangan dan logistik haji. Dalam situasi seperti itu, pemerintah harus sigap menyiapkan langkah mitigasi tanpa membebani masyarakat.

“Kalau ada kondisi mendesak, tentu akan ada konsekuensi biaya tambahan. Tapi jangan sampai itu dibebankan kepada jamaah. Negara harus hadir,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana kesiapan skenario darurat yang dimiliki pemerintah, mulai dari perubahan rute penerbangan hingga opsi teknis lain jika konflik semakin meluas.

“Apakah sudah disiapkan alternatif jalur penerbangan? Bagaimana jika situasi memburuk dan mobilitas terganggu? Ini harus jelas sejak awal,” tegasnya.

Meski demikian, Aprozi mengungkapkan bahwa hingga saat ini komunikasi antara DPR dan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Agama, terus berjalan intensif. Ia menyebut persiapan haji tahun ini telah mencapai sekitar 99 persen.

“Secara umum, kita lihat tidak ada masalah serius. Persiapan sudah hampir rampung, tinggal hal-hal teknis kecil,” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa kesiapan administratif saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan adanya langkah kontinjensi yang konkret dan terukur jika terjadi eskalasi konflik secara tiba-tiba.

Aprozi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama jika berkaitan dengan perubahan biaya atau kebijakan teknis yang berdampak langsung pada jamaah.
“Jangan sampai masyarakat kaget di tengah jalan. Semua harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi VIII tetap optimistis penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan lancar. Kendati situasi global dinamis, ia menilai Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan serupa.

“Kita optimistis, tapi tetap harus waspada. Geopolitik ini fluktuatif, dan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kondisi yang terlihat aman saat ini,” pungkasnya. (ren/ian).

Artikel ini telah dibaca 20 kali

Baca Lainnya

KKG Multigrade Wonomerto-Sumberasih Perkuat Pola Pikir Bertumbuh Guru

1 Mei 2026 - 08:55

BM PAN Jember Gelar Musda, Cak Salam Dorong Anak Muda Tak Minder Berpolitik

1 Mei 2026 - 08:38

Adi Wibowo Mutasi Besar-besaran, Jabatan Sekda Rudiyanto Ikut Diganti

30 April 2026 - 18:43

Teken MoU dengan Tiga Kampus, Wali Kota Pasuruan Pertegas Sinergi Pembangunan Daerah

30 April 2026 - 13:42

Audiensi Dengan UT Malang, Mas Adi: Sinergi dengan Perguruan Tinggi Untuk Memajukan Kota Pasuruan

30 April 2026 - 13:20

Diskan Kabupaten Probolinggo dan DKP Jatim Gaspol Benahi Garam Rakyat

30 April 2026 - 12:57

Trending di Kabar Probolinggo