Jember, Kabarpas.com – Bupati Fawait memaparkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Jember sejak awal masa kepemimpinannya. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, kondisi keuangan sektor kesehatan yang sempat kritis, hingga ribuan sekolah rusak yang membutuhkan perbaikan.
Hal itu disampaikan Fawait saat menghadiri Buka Puasa dan Silaturahmi Bersama Tokoh Pemuda, yang dihadiri organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jember. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (7/3/2026).
Dalam forum tersebut, Fawait menegaskan bahwa pertemuan dengan kalangan pemuda dan mahasiswa penting dilakukan secara rutin. Ia mengaku membutuhkan masukan langsung dari generasi muda agar pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan formal dari jajaran birokrasi.
“Saya berharap forum seperti ini tidak hanya setahun sekali. Justru saya sebagai Bupati Jember butuh banyak masukan dan ide-ide segar dari adik-adik mahasiswa,” kata Fawait.
Menurutnya, mahasiswa memiliki sudut pandang yang lebih bebas dan sering kali mampu melihat persoalan daerah secara lebih kritis.
“Saya tidak ingin hanya menerima laporan yang baik-baik saja dari OPD. Bisa saja di bawah ada kejadian yang tidak saya ketahui. Karena itu saya butuh masukan dari mahasiswa dan organisasi kepemudaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fawait juga mengungkapkan kondisi sosial ekonomi Jember yang menurutnya menjadi alasan utama dirinya maju sebagai kepala daerah.
Ia menyebut Kabupaten Jember menghadapi sejumlah indikator sosial yang cukup berat, salah satunya tingginya angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan absolut kita terbesar kedua di Jawa Timur. Sementara kemiskinan ekstrem justru tertinggi di Jawa Timur,” katanya.
Tak hanya itu, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jember juga disebut sebagai yang terbanyak di provinsi tersebut.
Kondisi itulah yang mendorong Fawait meninggalkan posisinya sebagai anggota legislatif yang baru saja memenangkan pemilihan dengan suara besar untuk maju dalam Pilkada Jember.
“Sebenarnya kalau saya ingin berada di zona nyaman, saya tinggal menunggu pelantikan sebagai anggota DPRD provinsi. Tapi saya berpikir, bagaimana dengan tanah kelahiran saya?” ujarnya.
Fawait menjelaskan bahwa tingginya angka kemiskinan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan.
Ia mencontohkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kasus stunting yang sebagian besar berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga.
“Tidak mungkin stunting itu mayoritas dialami orang kaya. Pasti mayoritas yang terkena adalah masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu,” kata Fawait.
Padahal, menurutnya, Jember memiliki potensi besar sebagai daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur serta jumlah perguruan tinggi yang termasuk terbesar setelah Surabaya dan Malang.
“Jember ini pesantrennya paling banyak di Jawa Timur, kampusnya juga terbesar ketiga. Tapi kenapa kemiskinan kita masih tinggi? Itu yang harus kita jawab,” ujarnya.
Selain persoalan sosial, Fawait juga mengungkap kondisi sektor kesehatan daerah saat awal dirinya menjabat.
Ia menyebut pemerintah daerah sempat menghadapi beban utang di sektor kesehatan hingga Rp214 miliar, sementara beberapa rumah sakit daerah berada dalam kondisi keuangan yang mengkhawatirkan.
“Tiga rumah sakit daerah kita waktu itu hampir kolaps. Bahkan cadangan oksigen hanya cukup satu sampai dua minggu,” ungkapnya.
Meski demikian, Fawait mengaku sengaja tidak langsung menyampaikan kondisi tersebut ke publik demi menjaga moral aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan.
“Saya tidak mungkin langsung mengatakan kita krisis. Sebagai pimpinan saya harus menjaga moral tim,” katanya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Jember bersama DPRD kemudian melakukan efisiensi anggaran daerah.
Beberapa kebijakan yang diambil antara lain menunda pengadaan kendaraan dinas baru, membatalkan sejumlah kegiatan seremonial, hingga mengurangi seminar dan pelatihan yang tidak berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan.
Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk memperkuat sektor kesehatan.
Salah satu hasilnya adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memungkinkan warga ber-KTP Jember mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui skema JKN di berbagai rumah sakit di Indonesia.
“Masyarakat Jember yang ber-KTP Jember bisa berobat gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia hanya dengan menunjukkan KTP,” kata Fawait.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperbaiki kondisi keuangan rumah sakit daerah.
Ia menyebut pendapatan RSD dr. Soebandi meningkat signifikan dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Pendapatan yang sebelumnya sekitar Rp15 miliar bisa meningkat menjadi Rp31 miliar,” ujarnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Fawait mengungkapkan bahwa saat awal masa jabatannya terdapat sekitar 1.532 sekolah di Jember dalam kondisi rusak berat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perbaikan sekolah dari APBD serta memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah pusat.
“Pada 2025 kita sudah memperbaiki hampir 40 persen sekolah rusak berat,” kata Fawait.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Jember untuk memberikan beasiswa kepada 20 ribu mahasiswa asal Jember sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.
Berbeda dengan program sebelumnya, penerima beasiswa tidak perlu mengajukan kembali setiap tahun selama tetap memenuhi syarat akademik.
“Kalau sudah menerima beasiswa pada 2025, maka untuk 2026 dan 2027 tidak perlu daftar lagi. Tinggal menjaga prestasi akademiknya,” ujarnya.
Untuk memperbaiki pelayanan publik, Fawait juga memperkenalkan kanal pengaduan masyarakat bernama “Wadul Gus”.
Melalui platform tersebut, warga dapat langsung menyampaikan berbagai keluhan kepada pemerintah daerah.
“Hari ini sudah hampir 12 ribu aduan masuk ke Wadul Gus,” kata Fawait.
Aduan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari listrik padam, jalan rusak, hingga layanan publik lainnya.
Menurut Fawait, keberadaan kanal tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara masyarakat dan pemerintah daerah.
“Selama ini jarak antara masyarakat dan pemimpinnya terlalu jauh. Kita ingin memperpendek jarak itu,” ujarnya.
“Saya butuh masukan dari semua pihak. Karena membangun Jember ini tidak bisa dilakukan sendiri,” tandasnya. (dan/ian).
