Pasuruan, Kabarpas.com – Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si (Mas Adi) menghadiri acara Dialog Membangun Komitmen Bersama Menuju Provinsi Jawa Timur 100 Persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024 bertempat di Ruang Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Prov. Jawa Timur.
Pada kesempatan dialog tersebut, dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penuntasan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) oleh PJ Gubernur Jawa Timur dan Walikota/Bupati di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya.
Mas Adi saat berdialog menyampaikan, dalam upaya stop BAB sembarangan, Pemkot Pasuruan telah memberikan bantuan pembangunan sanitasi kepada masyarakat. Tujuannya, untuk mengubah kebiasaan buang air besar sembarangan, sehingga kawasan open defection free (ODF) bisa lebih cepat terealisasi.
“Tentu, ini menjadi semangat kita semua untuk menyelesaikan permasalahan SBS. Di Kota Pasuruan, dari total 34 kelurahan, sudah ada 32 kelurahan yang sudah mendapat bantuan sanitasi,” ucap Mas Adi
Lanjutnya, di tahun 2024 Pemkot Pasuruan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan septic tank individu dan sambungan rumah (SR). Pasalnya, ketersediaan jamban ini menjadi salah satu indikator kesukseskan percepatan SBS.
“Mengingat, permasalahan SBS ini sangat penting sebab dapat berdampak pada kesehatan masyarakat salah satunya stunting,” kata Mas Adi
Untuk itu, dalam hal ini Mas Adi menekankan pentingnya mensosialisasikan dan membangun kesepahaman bersama terkait stop BAB sembarangan dan lebih aktif melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat.
“Pendekatan kepada masyarakat tentang SBS ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga target 100% bebas SBS di tahun 2024 dapat terwujud,” ujar Mas Adi
Di tempat yang sama, PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meminta komitmen dari delapan Kabupaten/Kota yang masih membutuhkan percepatan agar bisa mencapai target 100% SBS di Tahun 2024.
“Penuntasan permasalahan SBS ini menjadi prioritas yang penting, dengan harapan target 100% di tahun 2024 mampu kita wujudkan,” ujarnya
Berkaitan dengan hal itu, Adhy menegaskan bahwa ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur semata, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat yang nyatanya masih menjadi kebiasaan dikarenakan kultur.
“Oleh karena itu, ini bukan hanya persoalan di ranah Dinas Kehesehatan dan Dinas PRKPCK saja, namun masuk juga ke ranah Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi diperlukan kolaborasi dan sinergitas termasuk dengan seluruh stakeholder guna percepatan SBS 100%,” pungkasnya
Kegiatan dilanjutkan dengan dialog yang turut diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kementrian Kesehatan, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Direktur SUPD II Bina Bangda Kemendagri, dan Kepala Perwakilan Unicef Jawa Timur. (ajo/gus).
