Pasuruan, Kabarpas.com – Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang salah satunya adalah membangun zona integritas, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA RI) melakukan Verifikasi Lapangan kepada Kota Pasuruan terkait pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020.
Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo memberikan sambutan pembuka dan pemaparan tentang Komitmen Kota Pasuruan dari Pengarusutamaan Gender.
Dalam memberikan sambutannya, Mas Adi panggilan akrab Wawali Pasuruan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah.
Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Untung Suropati Kota Pasuruan. Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Seluruh Perangkat Daerah di Kota Pasuruan yang terkait, Pimpinan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media Masa dan Dunia Uasaha di Kota Pasuruan.
Kegiatan ini sebagai salah satu evaluasi dan penilaian APE kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan dan komitmen serta peran Kepala Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender di masing-masing wilayah. Mengingat bahwa gender merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, maka dalam sambutannya,
Mas Adi menyampaikan bahwa selama ini Kota Pasuruan telah mewujudkan dan berupaya mengintegrasikan kearusutamaan gender, diantaranya yaitu dengan ditetapkannya Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rancangan Perda tentang Pengarusutamaan Gender Tahun 2018 yang masuk dalam Prolegda Tahun 2021.
Lebih lanjut Wawali menyampaikan bahwa Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi Kota/Kabupaten yang telah antusias mendukung, mendokumentasikan, dan menyampaikan hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
Penerima penghargaan juga dinilai sukses melaksanakan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan melalui integrasi isu gender dalam kebijakan program serta kebijakan pembangunan, maka semua perangkat daerah perlu untuk mencantumkan anggaran responsive gender pada dokumen perencanaan.
“Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Kota Pasuruan mengacu pada money policy program partisipatif dan sustainable. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan peran perempuan diantaranya melalui pelatihan di bidang politik dan kewirausahaan,” ujar Wawali Adi Wibowo.
Setelah Mas Adi memberikan sambutannya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan kondisi Pengarusutamaan Gender Di Kota Pasuruan, setelah itu ditutup dengan tanya jawab oleh Verifikator Kementerian PPPA Kepada Wakil Wali Kota Pasuruan dan Perangkat Daerah terkait serta perwakilan dari lembaga masyarakat di Kota Pasuruan dan perwakilan dari dunia usaha di Kota Pasuruan. (ajo/gus).
