Panggungrejo (Kabarpas.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pasuruan, mendatangi gedung DPRD Kota Pasuruan dengan cara jalan mundur, Rabu (01/10/2014).
Dalam aksinya, puluhan aktivis PMII dari berbagai komisariat di Pasuruan itu, melakukan jalan mundur sekitar 500 meter yaitu dari Taman Kota Pasuruan hingga di depan kantor DPRD kota setempat yang berada di jalan Balaikota.
Selain itu, para mahasiswa PMII yang berjumlah sekitar 50 orang ini membawa bendera dan spanduk penolakan terhadap Pilkada DPRD yang baru disahkan 25 September lalu.
Tak hanya itu, mereka juga mengusung keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia, mereka juga menampilkan teatrikal berjudul “Dewan Perampok Rakyat”. Bahkan, beberapa diantara mahasiswa yang demo itu menutup mulut mereka dengan lakban sebagai simbol hilangnya suara rakyat Indonesia.
“Dengan disahkannya UU Pilkada melalui DPRD tersebut, merupakan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Pilkada tidak langsung akan membuka peluang kerjasama kongkalingkong legislatif dan eksekutif dalam melancarkan proyek mereka masing-masing,”teriak Muhammad Lutfi, Korlap aksi yang kala itu berorasi menggunakan pengeras suara di depan kantor DPRD Kota Pasuruan.
Tak puas hanya berorasi, para aktivis PMII ini juga meminta kepada anggota dewan di dalam kantor supaya keluar menemui mereka di luar, agar mau menyatakan sikap penolakan terhadap pengesahan UU Pilkada tidak langsung. Mereka juga meminta agar kepada para dewan menandatangani nota kesepakatan menolak UU Pilkada tidak langsung.
Tampak beberapa saat kemudian, Ketua sementara DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki bersama sejumlah anggota dewan yang lainnya langsung keluar dari dalam gedung dewan guna menemui para pendemo tersebut
“Saya secara pribadi mendukung agar pemilihan kembali dilakukan langsung oleh rakyat. Namun, bagaimanapun kita harus tetap menghargai UU yang dihasilkan teman-teman di pusat,” kata Ismail dihadapan puluhan pendemo.
Selain Ismail, sejumlah anggota dewan dari partai Koalisi Merah Putih, diantaranya yaitu Aris Budi (PAN), Sahlawi (Golkar), dan Sumarjono (Gerindra).juga menemui para demonstran.
Bersama Ismail, mereka juga ikut menandatangani nota kesepakatan penolakan terhadap pengesahan UU pilkada tidak langsung di sebuah banner yang telah dibawa oleh para pendemo. (ajo/uje).
