Terkait Pilkada 2020, PWNU Jatim Keluarkan Intruksi Khusus untuk Pengurus NU

 

 

Pasuruan, Kabarpas.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengeluarkan intruksi khusus terkait Pilkada 2020. Bunyi intuksi itu tercantum dalam surat instruksi bernomor: 752 / PW / A-II / L / IX / 2020 tertanggal 19 Muharram 1442/07 September 2020, ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur beserta Perangkat Organisasi dan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Perangkat Organisasi se-Jawa Timur.

Berikut beberapa poin yang tertuang dalam intruksi tersebut:

1. Penggunaan Atribut NU

Atribut / lambang / simbol dan lain-lain yang bisa dipersepsikan sebagai ciri khas NU Seluruh tidak dipergunakan (dilarang) pada seluruh kegiatan politik praktis seperti kampanye dan sejenisnya.

2. Pengurus NU sebagai Juru Kampanye (Jurkam)

Sebagai warga negara, warga NU berhak berpartisipasi dalam kegiatan pemilukada dan kegiatan politik praktis yang lain. Namun bagi pengurus NU dan pimpinan perangkat organisasinya di semua tingkatan jika menjadi juru kampanye (Jurkam) maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan non-aktif dari jabatan sebagai pengurus yang diajukan kepada PCNU setempat atau PWNU.

3. Pengurus NU Dalam Hal Menghadiri Kampanye

Dalam jabatan formalnya sebagai pucuk pimpinan organisasi, Rais dan Ketua NU tidak menjalankan kampanye calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah setempat, dan hal ini juga berlaku bagi seluruh Pengurus Harian NU, Pimpinan Harian Lembaga dan Badan Otonom serta Badan Khusus NU di semua tingkatan , telah menyatakan diri tidak aktif yang dibuktikan terlebih dahulu dengan surat resmi kepada PCNU setempat atau PWNU.

4. Pengurus NU Dalam Hal Penggunaan Kantor NU

Untuk sementara waktu selama kegiatan dalam rangka dan atau dalam rangkaian pelaksanaan pemilukada, PCNU dan seluruh perangkat organisasi NU (lembaga, badan otonom, dan badan khusus) tidak menggunakan kantor NU dan atau kantor perangkat organisasi NU pada semua tingkatan sebagai tempat Anugerah politik pencalonan, penyambutan , dan penerimaan serta kegiatannya atas calon kepala daerah dan calon kepala daerah setempat. (***)