Pasuruan (Kabarpas.com) – Untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 28 Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Riang Kulup Prayudha, serta seluruh Unsur Forkopimda Kabupaten Pasuruan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengharapkan kepada semua pihak untuk sama-sama menciptakan iklim yang kondusif dari berbagai gangguan keamanan dengan cara pencegahan dan deteksi dini, maupun koordinasi secara terus menerus.
“Kesiapan aparat pemerintah dan keamanan untuk mengawal tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades harus dipersiapkan, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan kepala desa terpilih,” ujarnya.
Selain membahas tentang persiapan pelaksanaan Pilkades serentak. Dalam rakor yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Pasuruan itu, juga dibahas mengenai permasalahan tanah TNI Angkatan Laut, Tambang Galian C, dan isu Suku, Agama, Ras dan Aliran Kepercayaan (SARA).
Menurut Irsyad, untuk permasalahan tanah TNI Angkatan Laut, Pemkab Pasuruan akan segera mengirim surat kepada Presiden melalui Menkopolhukam. Surat tersebut berisikan permohonan agar pemerintah pusat secepatnya menyelesaikan kasus yang tak kunjung usai ini. Kata Irsyad, surat tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat, sehingga diharapkan akan cepat mendapat balasan yang menggembirakan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
“Besar harapan kami agar masyarakat yang tinggal di tanah TNI bisa tenang, dan tidak ada konflik lagi, karena mereka juga siap direlokasi,” jelasnya.
Seperti diketahui, tertanggal 30 Juli 2015 lalu, Komando Armada RI kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL V telah mengirimkan surat kepada Bupati Pasuruan dengan Nomor : B/914/VII/2015 tentang kegiatan peningkatan jalan di lahan BMN TNI AL Grati. Surat tersebut berisikan himbauan agar Pemkab Pasuruan menghentikan program tersebut. Sejak dikeluarkan surat tersebut, masyarakat di sekitar tanah TNI AL menjadi resah dan dampaknya mudah teprovokasi.
Lain kasus TNI AL, lain pula permasalahan Tambang Galian C di Kabupaten Pasuruan. Dalam rakor tersebut, Irsyad mengitruksikan kepada jajaran terkait, seperti Satpol PP, BLH, Badan Perijinan dan Penanaman Modal, agar melakukan pengawasan secara intensif, mulai dari perijinan hingga pelaksanaan penambangan maupun kegiatan ramah lingkungan.
“Semua pihak yang melakukan usaha penambangan harus melakukan penghijauan atau penanaman pohon dengan tujuan mengembalikan fungsi hutan dan menjaga ekosistem. Perlu juga dilakukan reklamasi untuk mencegah erosi dan mengurangi kecepatan aliran air limpasan,” ungkap pria yang juga adik kandung Wagub Jatim, Saifullah Yusuf tersebut.
Sementara itu, perihal isu SARA, Irsyad berharap agar semua pihak sama-sama berpikir jernih, tidak mudah terprovokasi, dan saling berkomunikasi antar intern umat beragama maupun antar umat beragama. (iim/abu).