Probolinggo, Kabarpas.com – Ketua DPC Konfederasi Sarbumusi Kab. Probolinggo, Babul Arifandhie menyambut baik upaya Pemkab Probolinggo mencipatkan iklim industri yang sehat dan partisipatif.
“Niat baik Pemkab Probolinggo ini tentu harus kita sambut dengan tangan terbuka demi kemajuan daerah. Saat ini, kolaborasi menjadi kunci dari setiap keberhasilan, tak terkecuali di dunia industri,” bebernya.
Menurutnya, Kabupaten Probolinggo memiliki ragam potensi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ia juga yakin, hanya persoalan waktu Kabupaten Probolinggo menjadi sentra industri di Jawa Timur.
“Di masa lalu, banyak investor datang ke Kabupaten Probolinggo untuk investasi namun banyak yang kandas. Nah dengan kondisi yang lebih baik saat ini, ada peningkatan infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah daerah, semoga simetris dengan peningkatan di sektor industri,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja, serikat pekerja dan perusahaan yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, saat mewakili Bupati dr. Mohammad Haris (Gus Haris) dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/25) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa.
“Para buruh bukan hanya tenaga kerja, mereka adalah bagian penting dari semangat pembangunan daerah. Tanpa buruh, industri tidak akan berjalan,” kata Ugas.
Pemkab Probolinggo juga mengajak serikat buruh yang mewakili pekerja dan perusahaan, mempekuat sinergitan dan koloborasi. Salah satu tujuannya, untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh.
Ugas menyebut, PHK tidak hanya menciptakan pengangguran, tetapi juga dapat memicu potensi meningkatnya tindak kriminal akibat tekanan sosial ekonomi masyarakat.
“Untuk itu, kami mendorong dunia usaha agar tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis. Di sisi lain, kami di pemerintahan juga berkomitmen. Tidak akan ada tenaga honorer yang dirumahkan, bahkan kalau harus memakai dana pribadi bupati sekalipun,” tambahnya.
Menurut Ugas, ketika buruh mendapatkan kesejahteraan yang layak, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati. Sementara itu, pengusaha yang merasa dilindungi akan terdorong untuk meningkatkan investasinya.
“Peran pemerintah adalah menjadi jembatan terbaik antara buruh dan perusahaan. Pemerintah yang adil akan mampu menjaga keseimbangan ini,” cetusnya. (rls/ian).
