Jakarta, Kabarpas.com – Dunia bisnis Indonesia tengah memasuki fase perubahan paling radikal dalam beberapa dekade terakhir. Bukan semata karena teknologi, melainkan pergeseran cara publik memaknai kebenaran, bekerja, dan mengambil keputusan ekonomi—sebuah kombinasi yang membuat politik, media, dan bisnis kian saling bertaut.
Gambaran itu disampaikan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia sekaligus pendiri Rumah Perubahan, Rhenald Kasali, dalam Breakfast Talk bertajuk Business Outlook 2026 di Andaliman Resto & Cafe, Rumah Perubahan, Jakarta Escape, Sabtu, 17 Januari 2026.
Menurut Rhenald, pengambilan keputusan bisnis ke depan akan sangat ditentukan oleh big data yang diolah dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga membentuk persepsi publik yang kian emosional.
“Bagi Gen Z, apa yang ada di internet itu adalah kebenaran, nyata. Sementara bagi orang tua, yang real adalah apa yang mereka alami langsung. Bagi generasi tua, media sosial, kebenarannya mungkin hanya 20 persen,” kata Rhenald.
Jurang persepsi antar-generasi itu, kata dia, menciptakan ruang abu-abu yang rawan dimanfaatkan. Media sosial tak lagi sekadar medium komunikasi, melainkan medan baru kejahatan ekonomi dan mungkin saja politik—mulai dari hoaks, disinformasi, hingga penipuan berbasis phishing yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.
“Dulu, AI bisa ditipu manusia. Tapi sekarang, AI-lah yang menipu manusia,” ujar Rhenald.
Ia menilai, tantangan bisnis 2026 bukan hanya soal daya beli dan pertumbuhan, melainkan krisis kepercayaan di ruang digital. Polarisasi antara media arus utama dan media sosial makin tajam. Media konvensional bergantung pada iklan dan regulasi, sementara media sosial bergerak liar, cepat, dan emosional—sering kali tanpa verifikasi.
Dalam konteks ketenagakerjaan, Rhenald menyoroti perubahan sikap Generasi Z yang semakin enggan bekerja kantoran dan menolak struktur kerja formal. Fenomena ini dikenal sebagai “conscious unbossing”—keengganan generasi muda untuk menjadi manajer atau berada dalam hierarki kerja konvensional.
Rhenald merujuk sejumlah studi global yang menunjukkan kecenderungan tersebut bukan sekadar tren sesaat. Lembaga riset Robert Walters, misalnya, mencatat 52 persen Gen Z tidak memiliki keinginan untuk memegang posisi manajemen menengah, sementara 69 persen menilai peran middle management terlalu stres dengan imbalan yang tidak sepadan. Bahkan, 72 persen Gen Z lebih memilih jalur karier sebagai individual contributor dibanding mengelola orang lain.
“Anak muda hari ini melihat aset bukan kantor atau jabatan, tapi uang dan fleksibilitas. Mereka tidak mau kerja formal, tidak mau punya bos,” tutur Rhenald.
Perubahan tersebut memaksa perusahaan melakukan antisipasi serius. Otomatisasi dan robotisasi menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Industri padat karya berisiko tertekan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya dianggap sekunder justru menunjukkan pertumbuhan.
“Industri yang tumbuh sekarang justru yang dulu dianggap tidak utama. Contohnya makanan hewan peliharaan. Orang Indonesia itu sayang kucing,” ujar Rhenald.
Diskusi ini juga dihadiri Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, yang menegaskan bahwa big data kini menjadi instrumen penting untuk membaca arah bisnis sekaligus peta politik.
“Big data menjadi bagian krusial untuk melihat peta bisnis dan politik secara lebih akurat. Dengan data, kebijakan dan strategi bisa lebih menjawab kebutuhan pasar dan masyarakat, bukan sekadar reaksi terhadap kegaduhan,” kata Neni.
Menurut Neni, tanpa pendekatan berbasis data, negara dan pelaku usaha akan tertinggal dalam merespons perubahan perilaku publik yang bergerak cepat dan emosional.
Ketika kebenaran menjadi relatif dan emosi publik mudah digerakkan algoritma, batas antara strategi bisnis dan strategi politik pun semakin tipis. Dalam situasi itu, kata Rhenald, pelaku usaha tak cukup hanya membaca laporan keuangan.
“Bisnis hari ini harus membaca teknologi, perilaku sosial, dan arah politik sekaligus,” ujarnya. (rls/ian).
