Jember, Kabarpas.com – Penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta retribusi PBG oleh Pemkab Jember membawa angin segar bagi para pelaku usaha properti yang tergabung dalam REI (Real Estate Indonesia).
Informasi itu disosialisasikan dalam pertemuan yang dikemas melalui acara halal bi halal antara DPD REI Jawa Timur Komisariat Jember-Bondowoso-Situbondo, Pemkab Jember, serta jajaran Perbankan.
Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Arief Tjahjono mengatakan, pertemuan pada Rabu (16/4/2024) siang itu membahas 3 hal penting berkaitan dengan keberpihakan Bupati Fawait terhadap para pengusaha.
Pertama, Pemkab membebaskan biaya BPHTB untuk rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Pembebasan biaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendukung kepemilikan rumah.
Arief mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan regulasi penghapusan BPHTB dan PBG melalui Peraturan Bupati.
“Perbup sudah siap, makanya kita sosialisasikan hari ini, yang bisa memperoleh fasilitas BPHTB MBR itu kategorinya bagaimana,” lanjutnya.
Kedua, membahas tentang percepatan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai payung hukum yang akan mengakomodir kepentingan para pengusaha.
“Perintah bupati, kita diarahkan untuk segera menuntaskan persoalan RTRW dan RDTR, karena kalau itu tidak segera dituntaskan kasihan para pengusaha kesulitan dalam mengurus perizinan,” ujarnya.
Yang ketiga, pertemuan itu juga membahas tentang tim penilai ahli.
Arief menyatakan, progres Pemkab dalam 1 bulan ini yakni tentang keberpihakan bupati terhadap para pengusaha. Oleh sebab itu, dalam 1 atau 2 bulan ke depan pihaknya akan mempercepat penyelesaian Perda RTRW.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tiga hal itu selesai sehingga tidak menghambat para pengusaha properti untuk menjalankan usaha,” harapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD REI Komisariat Jember-Bondowoso Abdus Salam atau Cak Salam mengapresiasi perhatian Bupati Fawait terhadap para pengusaha. REI bangga dengan program bupati yang mendukung pengusaha di bidang properti.
Melalui Perbup BPHTB, para pengusaha memiliki kepastian atau landasan untuk menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Cak Salam, dengan gratisnya bea BPHTB dan PBG akan menstimulus para pengusaha dan menggerakkan sektor ekonomi lainnnya.
“Itu akan menstimulus kita untuk berusaha menggerakkan roda ekonomi karena satu rumah dibangun itu, ada 176 sektor usaha bergerak di belakangnya. Paling tidak ekonomi mulai tingkat bawah dan menengah ke atas itu bergerak semuanya,” urainya.
Cak Salam juga mendukung percepatan penyelesaian Perda RTRW dan RDTR oleh pemerintah. Hal ini menujukkan bahwa, janji kampanye Bupati Fawait hanya isapan jempol tetapi direalisasikan dengan cepat.
“Perda RTRW dan RDTR akan diselesaikan, artinya program bupati mulai UHC sampai perbaikan jalan dan semua itu janji kampanye beliau tidak menunggu tahun tapi dalam waktu yang singkat sudah berjalan.
Termasuk hari ini program BPHTB gratis dan PBG gratis juga terlaksana, minggu ini sudah aktif sudah bisa free untuk rumah MBR,” jelasnya.
Perda RTRW bagi para pengusaha terutama properti sangat penting. Sebab, regulasi tersebut mengatur di mana titik-titik yang boleh dan tidak boleh dilakukan pembangunan.
“Artinya ada kepastian untuk kami wilayah mana yang boleh diizinkan kami berinvestasi dan mana yang tidak boleh,” imbuhnya.
Seandainya, pengusaha mendirikan bangunan di tempat terlarang atau LSD (lahan sawah dilindungi), Cak Salam menyebut hal itu bisa diselesaikan dengan melakukan tukar guling. Tentunya melalui izin yang jelas dan negosiasi sesuai aturan yang ada.
Lebih jauh, dari pertemuan antara REI dengan Pemkab Jember diketahui, bahwa arah pembangunan ke depannya akan berada di wilayah Jember Utara.
Cak Salam pun berharap ke depan, pengusaha dengan pemerintah bisa berkolaborasi membuat atau menciptakan infrastruktur baru sehingga terdapat wilayah pertumbuhan ekonomi baru di utara Jember. (dan/ian).
