Jember, Kabarpas.com – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Sumbersari menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lurah, puskesmas, hingga tenaga ahli gizi, sebagai respons atas dinamika pelaksanaan program di lapangan.
Rapat yang dipimpin Ketua Satgas MBG Kecamatan Sumbersari, Deni Hadiatullah tersebut menyoroti berbagai persoalan, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), distribusi, hingga keluhan masyarakat terkait menu makanan.
Deni yang juga menjabat Camat Sumbersari menyebut, evaluasi diperlukan mengingat program MBG merupakan prioritas nasional yang harus dijaga kualitas pelaksanaannya di tingkat daerah.
“Kami mendapat amanah sebagai satgas di tingkat kecamatan. Maka perlu ada evaluasi terhadap SOP dan dinamika di dapur MBG,” ujarnya, Kamis (9/6/2026) di Pendopo Kecamatan Sumbersari.
Ia mengungkapkan, dalam pelaksanaannya, terdapat puluhan aduan dari masyarakat, khususnya terkait menu yang disajikan. Namun, menurutnya, tanggung jawab teknis perencanaan hingga distribusi berada di masing-masing SPPG.
Meski begitu, dampak dari keluhan tersebut kerap bermuara ke pemerintah wilayah. Hal ini yang mendorong perlunya penguatan koordinasi antar pihak.
“Dalam kanal pengaduan, yang sering disorot justru pemangku wilayah. Padahal kami tidak bisa mengawasi secara terus-menerus. Karena itu, perlu sinergi dan komunikasi yang kuat,” katanya.
Deni menegaskan, melalui forum satgas yang melibatkan unsur muspika, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, bahkan memberikan rekomendasi tegas jika ditemukan pelanggaran.
“Kami bisa merekomendasikan suspend atau bahkan penutupan jika diperlukan,” tegasnya.
Selain evaluasi, rapat tersebut juga membahas rencana pemerataan penerima manfaat MBG. Saat ini, terdapat 14 dapur SPPG dari target 20 dapur di wilayah Sumbersari, dengan jumlah penerima yang belum merata.
Menurut Deni, ketimpangan tersebut harus segera diperbaiki agar distribusi program lebih adil.
“SPPG yang kuotanya besar kemungkinan akan dikurangi agar bisa merata. Karena saat ini jumlah penerima antar dapur masih berbeda,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap koordinator SPPG untuk menyerahkan data lengkap penerima manfaat dan lembaga pendidikan kepada satgas kecamatan sebagai dasar penataan ulang distribusi.
Sementara itu, Kapolsek Sumbersari Kompol Heri Supadmo yang juga tergabung dalam Satgas MBG menekankan pentingnya menjadikan evaluasi sebagai pembelajaran, bukan sebagai beban.
“Puluhan komplain jangan membuat kita kecil hati. Justru ini jadi bahan evaluasi agar ke depan lebih baik,” ujarnya.
Heri juga mengingatkan pentingnya profesionalisme setiap pihak yang terlibat dalam operasional dapur MBG, mulai dari tenaga ahli gizi, juru masak, hingga petugas distribusi.
Ia menekankan bahwa aspek kebersihan dan mutu makanan harus menjadi prioritas utama.
“Yang penting menu yang disajikan higienis dan sesuai standar. Setiap orang harus tahu perannya masing-masing,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar seluruh pihak bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, citra program MBG bisa terpengaruh oleh konten yang tidak mencerminkan profesionalitas.
“Kalau mau viral, tunjukkan yang baik. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak pantas justru mencoreng program ini,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola program MBG di tingkat kecamatan. Di tengah tingginya ekspektasi publik, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan. (dan/ian).
