Sabtu, 07 Maret 2026 – 04.16 | 752 kali dilihat
Jember, Kabarpas.com – Pemerintah daerah turun langsung memantau kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU menyusul antrean panjang yang sempat terjadi akibat kekhawatiran masyarakat terhadap isu krisis energi global.
Peninjauan dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perwakilan Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Kamis (5/3/2026).
Pemantauan dilakukan di empat SPBU yang berada di jalur padat aktivitas masyarakat, yakni SPBU Gebang, SPBU Ahmad Yani, SPBU Kaliwates, dan SPBU Tawang Alun.
Langkah ini dilakukan setelah beredarnya isu global terkait potensi gangguan distribusi minyak dunia yang memicu kepanikan sebagian masyarakat hingga menyebabkan lonjakan pembelian BBM di sejumlah SPBU.
Helmi mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan pasokan BBM di Jember masih dalam kondisi aman.
“Dari hasil pengecekan langsung, stok BBM di SPBU masih sangat mencukupi. Bahkan secara umum berada di atas rata-rata kebutuhan harian masyarakat,” kata Helmi.
Data dari Pertamina menunjukkan distribusi BBM ke wilayah Jember pada hari itu mencapai sekitar 580 ton untuk jenis Pertalite dan lebih dari 300 ton Pertamax. Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.
Menurut Helmi, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan distribusi BBM tetap lancar hingga ke tingkat SPBU, sehingga tidak terjadi kekosongan pasokan di lapangan.
Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena dikhawatirkan justru memicu kelangkaan semu.
“Tidak perlu panik atau membeli secara berlebihan. Stok di Jember aman dan Pertamina juga siap menambah pasokan jika kebutuhan meningkat,” ujarnya.
Selain memastikan pasokan, Pemkab Jember juga menyoroti potensi praktik penimbunan BBM oleh pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi. Helmi menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum akan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar, termasuk di tingkat pengecer.
“Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik penimbunan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Pengawasan juga akan dilakukan terhadap penjualan BBM eceran di pinggir jalan yang diduga membeli bahan bakar dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali.
Pemerintah berharap langkah pemantauan langsung ini dapat menenangkan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi di Jember tetap berjalan normal tanpa terganggu isu pasokan energi. (dan/ian).
