Jember, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) apabila pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menginstruksikan langkah tersebut. Kebijakan ini diproyeksikan sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi sektor energi.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah daerah tidak akan mengambil langkah mendahului kebijakan nasional, namun telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif jika sewaktu-waktu diterapkan.
“Prinsipnya kami siap ketika diperintah oleh pemerintah pusat, termasuk pemerintah provinsi. Untuk hari pelaksanaannya nanti kami menyesuaikan. Apa pun perintah pusat, kami ikut,” kata Fawait saat ditemui di Jember.
Ia menjelaskan, langkah-langkah efisiensi sebenarnya telah mulai diterapkan di lingkungan pemerintah daerah, salah satunya dengan mendorong pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan satu kendaraan bersama saat menghadiri kegiatan resmi.
Menurut Fawait, kebijakan semacam ini tidak hanya berkontribusi pada penghematan BBM, tetapi juga meningkatkan koordinasi antarpimpinan perangkat daerah dalam setiap kegiatan.
“Kami sudah mulai, misalnya saat ke acara-acara, OPD satu mobil. Selain efisien, koordinasinya juga lebih mudah karena bisa langsung berdiskusi di perjalanan,” ujarnya.
Pemkab Jember juga telah menyiapkan skema penerapan WFH untuk berbagai sektor, tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga kemungkinan untuk dunia pendidikan apabila kebijakan tersebut diperluas.
Fawait mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar menyiapkan berbagai skenario pembelajaran, baik secara luring maupun daring, guna mengantisipasi kemungkinan perubahan sistem kerja dan belajar.
“Kami siapkan semuanya, mau offline atau daring. Kemarin saat silaturahmi ke Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan agar semua skenario disiapkan,” katanya.
Ia menilai kebijakan efisiensi energi yang sedang dipertimbangkan pemerintah pusat tidak hanya dipengaruhi kondisi dalam negeri, tetapi juga dinamika global yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia.
Karena itu, Fawait menilai langkah antisipatif seperti WFH merupakan kebijakan yang rasional dan preventif, selama diarahkan untuk menjaga stabilitas konsumsi energi nasional.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun provinsi terkait jadwal dan mekanisme penerapan WFH.
“Kita menunggu saja. Jangan sampai kita membuat keputusan yang mendahului pusat dan provinsi,” ujarnya. (dan/ian).
