Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

Politik & Pemerintahan · 23 Okt 2014 19:03 WIB ·

Pansus DPRD Ilegal Terancam Berurusan dengan Hukum


Pansus DPRD Ilegal Terancam Berurusan dengan Hukum Perbesar

Bangil (Kabarpas.com) – Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan terancam berurusan dalam persoalan hukum. Pasalnya, seluruh anggota dewan yang terbagi dalam dua tim penyusunan rancangan tata tertib (Tatib) dan Kode Etik, salah dalam menyerap anggaran. Kamis, (23/10/2014).

Persoalan tersebut muncul ketika pimpinan sementara DPRD membentuk dua panitia khusus (Pansus) untuk membahas Tatib dan Kode Etik anggota dewan. Namun dalam perjalanannya, Pansus ini dianggap ilegal karena pimpinan sementara DPRD tidak berhak membentuk alat kelengkapan dewan.

Sementara dua Pansus sudah terlanjur menyerap anggaran puluhan juta rupiah untuk kepentingan
perjalanan dinas dan studi banding, konsultasi ke Kemendagri serta mengundang pakar dan akademisi. Atas kesalahan tersebut, pimpinan sementara DPRD merevisi tim Pansus menjadi tim
pembahasan tatib dan kode etik.

“Sejak awal kami sudah mengoreksi bahwa pimpinan sementara DPRD tidak berwenang membentuk Pansus. Pimpinan akhirnya mau merevisi tim Pansus menjadi tim Tatib 1 dan Tatib 2, setelah berkonsultasi dengan Kemendagri,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono, kepada Kabarpas.com.

Menurutnya, kesalahan dan perubahan dua Pansus mengandung konsekuensi hukum terutama dalam penyerapan anggaran kegiatan. Sehingga anggaran yang terlanjur digunakan untuk dua Pansus tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Ini akibat kesalahan mekanisme yang terjadi sejak awal. Seharusnya anggaran yang digunakan
anggota dewan dikembalikan ke kasda. Tetapi persoalan ini sudah dianggap selesai dan akan
dipertanggung jawabkan ketua DPRD definitif,” kata pria berkacamata tersebut.

Sementara itu, di tempat terpisah, mantan ketua sementara DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Danial, menyatakan pada awal persidangan paripurna terjadi kesalahan penamaan pembentukan Pansus. Namun hal itu segera diantisipasi dengan perubahan menjadi tim pembahasan Tatib dan Kode Etik.

“Perubahan nama ini sudah dilakukan dan disetujui pada sidang paripurna pertama. Pada tahapan
berikutnya, semua kegiatan sudah menggunakan nama tim pembahasan Tatib dan tim pembahasan Kode Etik. Sehingga anggaran yang diserap sudah sesuai prosedur,” pungkasnya. (ajo/uje).

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Tim Pemenangan Daerah ‘Amin’ Terbentuk, PKS Trenggalek Siap Tancap Gas

26 November 2023 - 12:56 WIB

PDI-P Sidoarjo Koordinasi Bersama Partai Koalisi Ganjar-Mahfud

26 Oktober 2023 - 02:28 WIB

Nahkoda Baru PSI Sidoarjo Serahkan SK ke KPU

24 Oktober 2023 - 19:49 WIB

Pengurus Pusat PKS Optimis ‘Amin’ Menang 50 Persen di Trenggalek

23 Oktober 2023 - 12:03 WIB

Kader Muda Golkar Siap jadi Penentu Kemenangan Pemilu

22 Oktober 2023 - 09:42 WIB

Sambut HUT ke-59, Golkar Trenggalek Gelar Tasyakuran

20 Oktober 2023 - 17:10 WIB

Trending di Kabar Terkini