Ngaku Saudara Dirjen Kemenkumham, Oknum KPLP Peras Warga Binaan Lapas Banyuwangi

Banyuwangi (Kabarpas.com) – Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi yang terelihat dari luar tenang damai karena di dalamnya terdapat ratusan warga binaan yang sedang menjalani hukuman akibat kasus hukum yang dilakukannya. Ternyata, tidak sama yang terjadi di dalamnya. Warga binaan yang seharusnya mendapatkan pembinaan dari petugas Lapas agar mereka bisa kembali menjadi pribadi yang baik, justru menerima ancaman dan pemerasan yang ironisnya dilakukan oleh oknum petugas Lapas itu sendiri.

Hal itu diungkapkan oleh beberapa warga binaan Lapas setempat, yang kala itu menceritakan apa yang dialaminya selama ini di dalam Lapas kepada wartawan Kabarpas.com wilayah Banyuwangi, yang kala itu tengah melakukan Liputan Khusus (Lipsus) di Lapas tersebut.

Salah satu warga binaan Lapas berinisial IR menceritakan, ada beberapa orang warga binaan kerap menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai Lapas dengan modus menakut-nakuti akan dipindahkan ke luar kota (Layar) atau dipindah ke sel khusus yang dikenal dengan sel tikus, jika tidak membayar sejumlah uang kisaran 3 sampai 5 juta setiap orang, sesuai permintaan oknum Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Banyuwangi.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung, untuk memuluskan modus yang dijalankannya, oknum KPLP tersebut juga mengaku masih saudara Dirjen di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan mengklaim bisa mengatur siapa saja warga binaan yang akan dilayar keluar daerah.

“Warga binaan pada takut, dan yang menjadi korban terpaksa menuruti permintaanya,” ujar IR kepada Kabarpas.com, Kamis (04/08/2016).

Selain itu IR menuturkan, kalau dia bersama teman-teman sesama warga binaan yang sering menjadi korban pemerasan antara lain Sugeng alias (gendon), Eko, Agus Kusuma, Yusuf, Jarot, Wibie, Bambang. Rata-rata mereka semua terlibat kasus narkoba.

“Modusnya mengedarkan daftar nama warga binaan yang akan di layar dengan alasan over kapasitas, dari sana oknum tersebut memanfaatkan siapa yang membayar akan diberikan fasilitas tidak dipindahkan, dan yang tidak membayar sudah pasti akan dipindah ke luar daerah,” pungkasnya. (dik/gus).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.