Jember, Kabarpas.com – Pelayanan administrasi kependudukan kerap identik dengan antrean panjang dan perjalanan ke pusat kota. Namun, dalam program Bunga Desaku di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari pola itu coba dibalik, negara yang mendatangi warga.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan keliling bertajuk Mobil Pelayanan Sadar Adminduk (Monalisa) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Suco, Selasa (7/4/2026). Layanan ini menjadi bagian dari skema “jemput bola” yang bertujuan memangkas jarak sekaligus beban administratif masyarakat.
Kepala Disdukcapil Jember, Bambang Saputro mengatakan kehadiran Monalisa secara konsisten menjadi bagian dari setiap agenda Bunga Desaku. Dalam satu hari layanan, mobil ini mampu memproses dan mencetak sekitar 70 dokumen kependudukan.
“Setiap kegiatan Bunga Desaku, kami selalu hadir dengan layanan Monalisa,” ujar Bambang.
Jenis layanan yang disediakan pun cukup lengkap, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
Sejak pagi, warga tampak memadati lokasi layanan. Antusiasme ini menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi dasar masih menjadi persoalan yang nyata, terutama di wilayah yang secara geografis tidak dekat dengan pusat layanan.
Namun di tengah tingginya minat masyarakat, Bambang mengingatkan bahwa pelayanan adminduk kini tidak lagi harus terpusat di kabupaten. Sejak Januari 2026, Pemkab Jember telah menjalankan program Peta Cinta, yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen langsung di tingkat kecamatan.
“Sekarang sebenarnya masyarakat sudah bisa mengurus dokumen cukup di kecamatan masing-masing,” katanya.
Dengan desentralisasi layanan ini, pemerintah berupaya membangun sistem administrasi yang lebih dekat dan responsif. Kehadiran Monalisa, dalam konteks ini, menjadi pelengkap, bukan satu-satunya akses.
Bambang juga memastikan bahwa ketersediaan blanko KTP di Jember dalam kondisi aman, meredam kekhawatiran yang selama ini kerap muncul di sejumlah daerah terkait keterbatasan material pencetakan.
Di tingkat warga, dampak layanan ini terasa langsung. Lisa, salah satu warga Desa Suco mengaku proses yang dijalani jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan.
“Awalnya saya kira rumit, ternyata bisa selesai dalam hitungan menit,” ujarnya.
Ia mengurus pembaruan KTP dan Kartu Keluarga tanpa menemui kendala berarti. Kekhawatirannya soal antrean panjang dan prosedur berbelit tidak terbukti di lapangan.
“Pelayanannya cepat, petugasnya juga membantu. Yang paling penting gratis, tidak ada pungutan,” katanya.
Bagi Lisa, kemudahan ini bukan sekadar soal efisiensi waktu, tetapi juga penghematan biaya. Selama ini, mengurus dokumen ke pusat kota kerap berarti harus mengeluarkan ongkos transportasi dan meninggalkan pekerjaan.
“Sekarang tidak perlu keluar biaya bensin atau izin kerja seharian. Cukup ke sini, semua beres,” ujarnya.
Model layanan seperti ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah menggeser pendekatan birokrasi dari yang semula pasif menjadi lebih proaktif. Jika sebelumnya warga yang harus menyesuaikan diri dengan sistem, kini sistem yang mulai mendekat ke warga.
Meski demikian, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan pemerataan layanan. Sebab, keberhasilan program jemput bola tidak hanya diukur dari antusiasme sesaat, tetapi dari kemampuannya menjadi solusi jangka panjang dalam memperbaiki akses administrasi kependudukan. (dan/ian).
