Reporter: Agus Riyanto
Editor: Ian Arieshandy
Trenggalek, kabarpas.com – DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda Litbang dan ULP.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto menyebut, minimnya fiskal membuat kita harus lebih fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pada pembahasan RAPBD Perubahan ini, saya tekan dengan minimnya fiskal maka kebutuhan RPJMD harus diprioritaskan, sehingga target – target kegiatan di tahun 2024 bisa terpenuhi, “ucapnya.
Pranoto akan merekomendasi kepada Banggar, namun juga akan melihat situasi yang ada. Misalnya, di bagian pembangunan ada pemangkasan anggaran.
Politisi PDI – P ini menegaskan, kajian dari komisi III terkait anggaran pembinaan advokasi belum ada realisasi. “Tidak dilakasanakan pun masih bisa jalan. Jadi anggaran Rp 85 juta perlu ditunda dulu. Kalau soal konsultasi dengan kementrian silakan saja, “imbuhnya.
Dia juga menyinggung anggaran Rp 4 miliyar di Dinas PUPR tidak masuk akal. Karena, melihat exciting di bawah, pada APBD – P tahun kamarin teranggaran Rp 25 milyar.
“Kita sih tidak mengusulkan anggaran, namun yang menjadi temuan komisi III untuk segera ditindaklanjuti, “tukasnya.
Selain itu, dia juga menyikapi soal persoalan terkait realisasi kegiatan sudah mencapai 95 persen, namun untuk realisasi anggaran baru mencapai 54 masih mencapai 54 persen. “Ini juga perlu ditindaklanjuti secara serius, “tutupnya. (ADV)
