Jember, Kabarpas.com – Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya datang langsung ke Jember untuk mensosialisasikan pengawasan pemerintahan dan dana desa. Seluruh OPD, camat, hingga kepala desa se-Jember ikut hadir memenuhi Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (12/2/2026).
Namun forum ini tak sekadar seremoni. Isu besar yang mengemuka adalah desa, kemiskinan, dan bagaimana uang negara benar-benar kembali ke rakyat.
Bupati Jember, Muhammad Fawait tak menutup-nutupi kondisi daerahnya. Di hadapan pejabat pusat, ia memaparkan potensi sekaligus persoalan yang masih membelit Jember.
“Di selatan kami punya garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur. Di utara, wilayah pegunungan yang luas. Komoditas ekspor banyak lahir dari Jember,” ujarnya.
Ia juga menyinggung posisi politik Jember yang disebutnya sebagai kabupaten dengan persentase kemenangan Presiden Prabowo terbesar di Jawa Timur. Bahkan, menurutnya, Presiden sudah lima kali berkunjung ke Jember.
Namun di balik potensi itu, Fawait blak-blakan soal kemiskinan.
“Angka kemiskinan absolut kami nomor dua di Jawa Timur. Tapi kemiskinan ekstrem, atau bahasa pesantren kami ‘kaum fakir’, tertinggi se-Jawa Timur,” katanya di hadapan Wamendagri.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat desa sebagai pusat perputaran ekonomi. Ia mengaku sempat menemukan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab berkurang.
“Kalau perputaran uang ada di desa, sementara kemiskinan rata-rata ada di desa di pinggir kebun, hutan, dan pantai. Kami yakin kalau anggaran semakin banyak di desa, kemiskinan akan menurun,” tegasnya.
Fawait memastikan dalam anggaran perubahan nanti ADD akan dikembalikan agar tidak dipotong. Di tengah isu efisiensi dan penurunan transfer pusat, ia juga menegaskan tak akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Suasana forum sempat cair saat Fawait mempersilakan para kepala desa menyampaikan aspirasi langsung ke pejabat pusat. “Biasanya Pak Kades suka protes ke saya. Sekarang sudah ada orang pusat semua. Awas kalau diam saja,” selorohnya, disambut tawa hadirin.
Wamendagri Bima Arya dalam pidatonya menekankan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang memberi perhatian besar pada desa.
“Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini komitmen lintas kementerian yang langsung menukik ke desa-desa seperti hari ini,” ujarnya.
Program swasembada pangan, makan bergizi, koperasi desa, sekolah rakyat hingga kampung nelayan disebutnya sebagai bagian dari fokus tersebut. Namun ia mengingatkan pesan Presiden agar uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat.
“Uang rakyat nggak boleh mampir ke kantong pejabat,” tegasnya.
Bima juga menyinggung pentingnya transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Jika desa ingin anggaran ditambah, maka harus dibuktikan bahwa dana itu benar-benar menjadi barang dan manfaat nyata.
Meski demikian, ia mengapresiasi tata kelola dana desa di Jember yang dinilai cukup baik. Hanya saja, ia mencatat ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi.
“Artinya potensi Jember luar biasa. Tinggal bagaimana dimaksimalkan,” katanya, sembari memuji kepemimpinan Bupati Fawait yang dinilainya energik dan piawai memasarkan potensi daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan posisi lembaganya sebagai pengawal urusan pemerintahan daerah dan desa.
Ia mengingatkan, Komisi II memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Soal Undang-Undang Desa, ia menyebut Komisi II sebagai pihak yang membahas hingga merevisi regulasi tersebut, termasuk perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan dua periode.
“Kami datang untuk mendengar apa yang terjadi di desa. Kalau ada hambatan program strategis nasional di level desa, sampaikan. Kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Rifqi, DPR juga punya tanggung jawab atas anggaran dana desa yang tiap tahun ditransfer dari APBN. Karena itu, pengawasan menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“Kenapa ada polisi, jaksa, DPR? Supaya kita semua hati-hati. Supaya tidak abuse of power,” katanya.
Ia mengakui keinginan desa untuk otonomi penuh dalam mengelola anggaran. Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga berkepentingan memastikan dana negara digunakan sesuai aturan.
“Komisi II ingin menjadi jembatan. Otonomi desa kita berikan, tapi program pusat tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Suasana forum sempat cair saat Fawait mempersilakan para kepala desa menyampaikan aspirasi langsung ke pejabat pusat.
“Biasanya Pak Kades suka protes ke saya. Sekarang sudah ada orang pusat semua. Awas kalau diam saja,” selorohnya, disambut tawa.
Pertemuan di pendopo itu pun menjadi ruang dialog terbuka antara pusat dan daerah. Di tengah sorotan soal kemiskinan dan transparansi anggaran, desa kembali disebut sebagai ujung tombak bukan sekadar penerima dana, tetapi penggerak utama kesejahteraan rakyat. (dan/ian).
