Panggungrejo (Kabarpas.com) – KH. Idris Hamid, putra dari Alm KH. Abdul Hamid bin Abdullah, mendesak kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk segera dibuatkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang internet.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pria yang akrab disapa Gus Idris ini, pada saat peringatan Haul Alm. KH. Abdul Hamid ke-33 yang digelar di Pondok Pesantren Salafiyah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Rabu (31/12/2014) siang.
“Setiap kali saya keluar dari rumah pada waktu pagi yaitu setelah shubuh. Sering kali saya jumpai sejumlah warnet di pinggir jalan yang sudah buka. Padahal keberadaaan warnet yang tidak dibatasi waktu bisa memunculkan hal-hal negatif salah satunya menjadi ajang untuk berbuat asusila. Untuk itu saya minta kepada bapak Wali Kota untuk segera menerbitkan Perda yang mengatur tentang warnet,” kata Gus Idris dihadapi ribuan jamaah haul.
Apa yang disampaikan oleh Gus Idris ini kemudian langsung dijawab oleh Wali Kota Pasuruan, Hasani yang kala itu hadir bersama sejumlah forum pimpinan daerah (Forpimda) kota setempat pada peringatan haul tersebut.
“Memang untuk perdanya saat ini masih belum ada. Namun, kami sejatinya sudah membuat peraturan wali kota (Perwali) yang menangani tentang warnet. Di mana dalam perwali itu kami sudah batasi pada setiap pemilik warnet untuk membuka warnetnya dari pukul 07.00 wib hingga pukul 10.00 wib, “ ujar Hasani dalam sambutannya mewakili pemkot di acara haul itu.
Namun, kendati demikian Hasani mengaku, bahwa dalam pelaksanaannya perwali itu masih belum dijalankan secara maksimal oleh pihak penegak perda dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kami baru saja mengganti kepala Satpoll PP, lantaran yang bersangkutan kurang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda dan perwali. Semoga dengan adanya kepala Satpoll PP yang baru saja kami ganti ini, bisa menjalankan amanahnya dengan baik,” terang Hasani.
Sementara itu, pantauan Kabarpas.com selain dihadiri oleh ribuan jamaah. Dalam peringatan haul ke-33 ini dihadiri oleh para penjabat pemerintahan dari tingkat kota hingga provinsi, diantaranya yaitu Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Wali Kota Pasuruan, dan Wali kota Samarinda, serta ratusan habaib dan ulam dari berbagai daerah. (ajo/uje).
