Kemerosotan Ekonomi Dibalik Penerapan PSBB

Oleh: Firda Ni’matul Laili, Mahasiswi Universitas Muhamadiyah Malang

 

KABARPAS.COM – LALU, apa yang terjadi dengan roda ekonomi Indonesia?
Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berlaku sejak 2 minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 7 April 2020 di wilayah DKI Jakarta dan akan menyusul provinsi lainnya seperti Jawa Barat.

Sebelumnya ada Sembilan daerah yang juga telah disetujui melakukan PSBB. Kesembilan daerah itu yakni DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Dan Kabupaten Tangerang, kini yang terbaru yakni Kota Pekanbaru. Hal itu menindak lanjuti izin PSBB yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat dan per kemarin usulan tersebut sudah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran kasus penularan Covid-19,

Menurut pedoman PSBB seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tepatnya di pasal 13, menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semuan kegiatan tertentu, seperti kegiatan di tempat kerja wajib diliburkan, kecuali beberapa sektor yang utamanya berorientasi pada layanan masyarakat. Adapun sektor yang tetap beroperasi meski PSBB diterapkan antara lain pertahanan dan kemanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, indutri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tentunya terdapat biaya yang harus ditanggung baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah dengan adanya pembatasan ini, yang semakin lama (pembatasan-pembatasan) dampak ekonominya semakain berat dapat menghentikan roda perekonomian sebagian orang. Mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan bakal terkoreksi dalam, membuat konsumsi masyarakat jatuh menjadi 2,84% pada kuartal pertama 2020 dan pertumbuhan rata-rata 5,0%.

Padahal konsumsi merupakan penopang utama perekonomian, dengan porsi lebih dari 50%. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan strategi di sektor ekonomi untuk menghadapi dampak dari pembatasan-pembatasan yang dijalankan tersebut, terutama strategi agar pandemi berakhir.

Menurut ekonom Institute For Development Of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Indonesia, terlebih di wilayah DKI Jakarta. Bila kelamaan impact-nya cukup besar. Pertama dampak yang hampir merata ke semua sektor, yakni mulai dari perkantoran yang tidak esensial akan wajib diliburkan.

Serta menurut ekonom dari INDEF, Deniey A Purwanto mengingatkan bahwa semakin ketat dilakukan pembatasan-pembatasan maka secara teoritis akan semakin besar juga dampaknya kalau dihubungkan dengan ekonomi baik fiskal maupun moneter.

Sementara itu, bila ditanyakan lebih lanjut kapan wabah ini selesai, beberapa studi seperti Singapore University of Technology and Design (SUTD) menyampaikan estimasinya termasuk terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Bahwa akan berakhir di bulan Juni bahkan ada yang memperkirakan berakhir di bulan Mei, tentunya banyak perkiraan sementara yang perlu banyak faktor lagi untuk menghitung secara tepat dan baik dampaknya secara ekonomi maupun sosial.

Namun, dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor informasi, khususnya para driver ojek online (ojol). Pasalnya Permenkes tersebut, pemerintah melarang driver ojol mengangkut penumpang. PSBB yang tidak diiringi jaminan sosial terhadap masyarakat akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020. Sementara sektor ekonomi seperti Keuangan, Sewa, dan Jasa perusahaan sebanyak 25.474 orang memungkinkan dapat terkena PHK dari perusahaanya.

Dihitung berdasarkan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) secara konstan, maka wilayah Jakarta akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 70,86 triliun atau -2,78% terhadap PDRB. Atau dihitung berdasarkan PDRB DKI Jakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2016, 75% perekonomian DKI Jakarta terhenti selama 14 hari, maka outputnya akan hilang Rp 70,86 triliun.

Dihitung berdasarkan PDRB Konstan, atau harga di tahun 2010, dihilangkan faktor inflasi. Tidak hanya pendapatan saja yang berkurang. Tetapi juga akan kehilangan nilai tambah sebesar Rp 52,88 triliun (-2,88%) dan Pendapatan Rumah Tangga hilang Rp 16,94 triliun (-2,77%).

Dengan perhitungan dari PDRB tersebut, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, bisa minus 0,8% berdasarkan asumsi, bertahan 6 bulan (adanya wabah Covid-19) dengan perekonomian atau tidak berjalan 75%.

Sementara kurva penyebaran Covid-19 di antara tanggal 6-12 Mei merupakan puncak penyebarannya, dan kalau mulai Bulan Juni sudah berkurang pertumbuhan ekonomi secara nasional masih sebesar 1,2% sampai 1,4%. Namun jika tidak ada upaya menjaga manusianya secara berkelanjutan, wilayah DKI Jakarta bahkan di Indonesia tidak akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Karena produktifitas akan terhambat. Sekali lagi yang terpenting saat ini adalah menahan Covid-19 agar tidak bertahan lama. (***).