Kader HMI Unesa Sebut Omnibus Law Jauh dari Proses Demokrasi Deliberatif

Reporter : Yanuar Fahmi

Editor : Agus Hariyanto

 

 

Surabaya, Kabarpas.com – Pengesahan Rancangan Undang Undang omnibus law Cipta Kerja menuai Pro dan Kontra dari berbagai Kalangan. Salah satunya yaitu dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kevin Imantaka.

Menurutnya, negara seharusnya sudah kapok menggunakan model omnibus law. Pasalnya, proses pembuatan omnibus law jauh dari proses demokrasi yang deliberatif atau deliberative democracy.

Kevin juga mengatakan bahwa omnibus law ini biasanya dipakai di negara-negara dengan sistem common law, sedangkan Indonesia menganut sistem civil law.

“Model omnibus ini undemocratic (tidak demokratis), dan cenderung memihak suatu golongan,” ujar Kevin saat dihubungi via seluler.

Kevin menambahkan, sering kali tak ada cukup waktu untuk membahas hukum dan bernegosiasi terhadap aspek-aspek yang penting, baik itu dengan publik dan kepada pembuat hukum.

“Istilah omnibus law ini secara teoritik sudah ada sejak akhir abad 19, yakni pada 1888. Namun omnibus law baru digunakan secara implementatif di Amerika Serikat pada 1950, yakni The Omnibus Appropriations Act, ” pungkasnya. (yan/gus).