Jakarta, Kabarpas.com – Partai Gema Bangsa terus memperkuat peran perempuan dalam struktur organisasi dan perjuangan politiknya. Saat ini, keterwakilan perempuan di internal Gema Bangsa telah mencapai 30 persen di seluruh tingkatan kepengurusan, mulai dari DPP, DPW, hingga DPD.
Ketua Sayap Partai Gema Bangsa Mahadewi, Ike Suharjo, menegaskan capaian tersebut bukanlah titik akhir. Gema Bangsa, kata dia, justru menargetkan keterwakilan perempuan bisa melampaui angka 30 persen di masa mendatang.
“Di Gema Bangsa, keterwakilan perempuan sudah mencapai 30 persen di seluruh Indonesia. Bahkan, kami menargetkan lebih dari 30 persen perempuan terlibat aktif di semua level kepengurusan,” ujar Ike, seusai konfrensi pers jelang deklarasi Partai Gema Bangsa, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Diketahui, Partai Gema Bangsa akan melajukan deklarasi di JICC, Jakarta pada Sabtu (17/1/2026). Seluruh partai politik di Tanah Air diundang. Rencananya, deklarasi akan dihadiri oleh 514 pengurus daerah dan ada 1.124 pengurus seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi.
Tak hanya dari sisi kuantitas, Ike menekankan Partai Gema Bangsa juga mendorong perempuan untuk menempati jabatan-jabatan strategis. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun organisasi dan negara yang berkeadilan.
“Partai Gema Bangsa mendorong perempuan menduduki posisi strategis di semua tingkatan kepengurusan. Perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi penggerak,” tegasnya.
Partai Gema Bangsa, kata Ike, juga berkomitmen mendorong peningkatan pendanaan bagi calon politisi perempuan, sekaligus mempromosikan kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik.
Ike menambahkan, pengutamaan isu perempuan dan anak menjadi agenda politik yang terus diperjuangkan Mahadewi, selaku sayap Partai Gema Bangsa. Fokus utama perjuangan tersebut adalah mendorong kemandirian dan kebahagiaan perempuan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju.
“Kemajuan suatu negara tidak akan tercapai apabila kebutuhan spesifik dan pengalaman perempuan diabaikan. Indonesia akan maju dan kuat jika di dalamnya terdapat perempuan-perempuan hebat,” katanya.
Menurut Ike, kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan bukan hanya soal keadilan gender, melainkan juga investasi untuk masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan.
“Memajukan perempuan dan menyertakan isu perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di lembaga negara sama artinya dengan memajukan hak setengah dari populasi warga negara,” pungkasnya.(ajo/ian).
