Panggungrejo (Kabarpas.com) – Usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui DPRD seperti zaman Orba, yang saat ini didukung Koalisi Merah Putih di DPR RI tersebut, menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya yaitu Bupati Pasuran yang menyatakan kalau dirinya tidak sepakat dengan hal tersebut.
“Secara pribadi saya kurang sepakat. Karena menurut saya hal itu merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi. Jadi apa namanya, sekarang rakyat yang punya kesempatan, yang punya hak besar untuk memilih. Soal mahal atau tidak itu tergantung, tapi kalau langsung itu rakyat bisa nenentukan sesuai dengan pilihan dan keinginannya,” ujar Irsyad, Selasa (9/09/2014).
Menurut pria yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan ini mengatakan, bahwa pilkada langsung merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani mereka masing-masing. “Itu hak rakyat untuk memilih,” tandasnya.
Selain itu, saat disinggung mengenai seberapa besar peluangnya, apabila seandainya dirinya yang maju dalam pilkada dengan sistem pilkada secara tidak langsung tersebut, Irsyad mengaku belum tentu bakal terpilih sebagai bupati.
“Belum tentu juga, apakah peluangnya lebih besar di DPRD atau di masyarakat. Tapi yang jelas saya sudah pernah merasakan pemilihan langsung oleh masyarakat. Dan masyarakat itu yang tahu persis. Wong presiden, gubernur saja dipilih langsung oleh mereka,” ucap pria yang juga adik kandung Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf tersebut.
Seperti yang marak diberitakan di berbagai media massa belakangan ini, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR RI saat ini sepakat untuk mengusulkan RUU Pilkada secara tidak langsung dengan lewat DPRD.
Usulan tersebut, rencananya bakal dibahas lagi dalam Rapat Panja dengan seluruh fraksi di DPR kabupaten setempat pada pekan ini. Sementara, koalisi pengusung Jokowi-JK lebih setuju dengan sistem Pilkada secara langsung atau dipilih rakyat. (mad/sym).
