Surabaya, Kabarpas.com – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) menjadi asas, tujuan dan prinsip pemerintah dalam melaksanakan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. Sesuai dengan arahan Presiden, pemilu serentak di Indonesia harus menjadi momentum suksesi kepemimpinan yang demokratis, damai dan tidak boleh merusak tatanan silaturahmi.
“Sebagai bangsa yang besar, kita harus bisa menunjukkan pemilu dan pemilukada 2024 nanti sebagai pesta demokrasi yang damai serta mengikuti asas pemilu Indonesia,” ujar Jaleswari dalam pembukaan rapat koordinasi kesiapan pemilu serentak di Surabaya.
Jaleswari menambahkan bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu episentrum dengan jumlah pemilih mencapai 31,4 juta. Tentunya jumlah tersebut memiliki kontribusi yang sangat krusial untuk dapat mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL. “Kita berharap ada peningkatan partisipasi masyarakat karena hal itu menjadi salah satu parameter kesuksesan pemilu,” imbuhnya.
Terdapat lima isu strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Pertama, terkait keamanan siber, kedua terkait fasilitas Hak Pilih untuk Penyandang Disabilitas, Narapidana dan Tahanan. Ketiga, penanganan ujaran kebencian dan politik identitas. Keempat, penggunaan noken dalam Pemilu di Papua. Kelima, penguatan upaya pencegahan politik uang.
Kelima isu tersebut, menurut Jaleswari perlu dipersiapkan secara matang untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Sehingga, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait. “Hal ini perlu diketahui dan perlu menjadi atensi bersama,” tambah Jaleswari.
Senada dengan Jaleswari, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024.
“Rakor pemilu ini penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, agar proses pemilu serentak ini jangan memproduksi kegaduhan, khususnya di ruang digital kita yang rentan terhadap penyebaran data yang tidak akurat dan disinformasi,” ujarnya.
Pada rapat koordinasi hari pertama, terdapat beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan dikawal oleh KSP yaitu konsolidasi data pemilu, khususnya kebutuhan pembaruan data anggota TNI dan Polri yang akan pensiun Februari 2024 yang harus dimasukan ke dalam DPT Pemilu. Kedua, urgensi dukungan anggaran bagi TNI/Polri dalam membantu distribusi logistik pemilu ke daerah, khususnya di daerah 3T. Terakhir, pentingnya membangun sistem keamanan dan informasi pemilu yang aman dan terstandarisasi, serta membangun diseminasi informasi yang massif terkait pemilu damai, LUBER dan JURDIL untuk mencegah hoaks.
Sebagai informasi, rapat koordinasi kesiapan pemilu yang diselenggarakan selama dua hari ini turut dihadiri lebih dari 25 stakeholder yang meliputi KPU, Bawaslu, Kemendagri BSSN, Kemenkumham dan KPK, serta instansi pemerintah daerah dan komunitas disabilitas di daerah. (don/gus).
